satumalukuID – Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias mempertanyakan sistem pembayaran angkutan kota yang mulai diterapkan Pemerintah Kota Ambon hari ini sebenarnya lebih menguntungkan siapa.
“Kalau dengan menggunakan Barcode, siapa yang untung dan siapa yang buntung. Ini bukan busway tetapi hanya angkutan umum sehingga kebijakan ini perlu dikaji lagi,” kata Anos di Ambon, Jumat (29/10/2021).
Apalagi angkot dalam kota Ambon dengan jarak yang tidak menentu dan timbul pertanyaan, apakah kebijakan penggunaan Barcode sudah memasukan biaya dengan memperhitungkan jarak atau tidak.
“Semua pengemudi angkot dan penumpang tidak setuju dengan pemberlakuan Barcode, jangan sampai tarifnya justru merugikan penumpang atau bahkan merugikan sopir,” tegasnya.
Kondisi ini diketahui setelah Anos melakukan peninjauan di lapangan dan mewancarai sejumlah pengemudi angkot maupun para penumpang dalam mobil angkutan umum dan ternyata tidak semuanya mengharapkan penerapan pembayaran angkot menggunakan sistem barcod yang mulai diberlakukan pemerintah kota hari ini.
Sehingga dia meminta Pemkot Ambon meninjau lagi penggunaan Barcode dalam membayar jasa angkutan kota.
“Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 mestinya kebijakan pemerintah populis dengan memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, sebab masyarakat sudah susah dan jangan lagi disusahkan,” ujarnya.
Menurut dia, jika kebijakan Pemerintah Kota Ambon menerapkan sistem Barcode maka ini merupakan kebijakan yang tidak populer.
“Dikhawatirkan ada upaya kerja sama antara Pemkot dengan pihak Bank tertentu maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan kebijakan baru seperti ini,” tandas Anos.
Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi III DPRD Provinsi Maluku dalam menyikapi persoalan tersebut dengan mengundang OJK guna membahas kebijakan penggunaan Barcode saat transaksi di dalam mobil angkutan umum.
“Saya katakan ini kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang tidak populer dan bisa saja ada indikasi kerja sama dengan pihak bank tertentu bahkan dengan OJK,”tegasnya.
Semestinya dalam menerapkan kebijakan ini, pemerintah harus peduli dengan rakyat karena apa yang diterapkan pemerintah harus memberi rasa nyaman dan keuntungan bagi rakyat.
