.jpg)
SATUMALUKU.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat melalui peran Gubernur sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
“Peran GWPP memperkuat sinergi daerah, mempercepat pembangunan, sekaligus menjaga persatuan di Maluku,” ujar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Maluku, Kamis (4/9/2025).
Ia menjelaskan, sesuai UU No. 23/2014 dan PP No. 33/2018, gubernur memiliki 46 tugas atributif, mulai dari pembinaan dan pengawasan, evaluasi APBD, pengawasan proyek strategis nasional, hingga pemanfaatan dana desa.
Menurut Hendrik, peran GWPP bukan untuk mengambil alih kewenangan kepala daerah, melainkan memperkuat jalannya pemerintahan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dana desa serta penguatan sistem keamanan lingkungan hingga tingkat RT/RW.
“GWPP harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari agar membawa kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi Maluku,” tegasnya. (aldi)
