 |
| Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Maluku 2024 bertema "Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM, dan Konektivitas" di Maluku, Kamis (13/4/2023). Photo: HO-Humas Kemendagri/ant |
satumalukuID - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) berlandaskan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.Yusharto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (13/4/2023), mengatakan penyusunan RKPD dapat disesuaikan dengan program prioritas nasional tahun 2024 sebagai wujud dukungan Pemprov Maluku untuk mencapai target pembangunan nasional tahun 2024 sebagaimana disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada awal tahun 2023.
"Hasil pembahasan Rakortekrenbang (yang dilakukan Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh pemerintah provinsi) berupa dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai target capaian pembangunan nasional tahun 2024 yang diharapkan dapat dikawal hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024," ujar dia.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Maluku 2024 bertema "Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM, dan Konektivitas" di Maluku, Kamis.
Yusharto mengingatkan Pemprov Maluku untuk mengoptimalkan sektor unggulan yang ada di wilayahnya. Sektor unggulan tersebut meliputi tiga komoditas sektor pertanian, yakni cengkih, kelapa, dan pala.
Selain itu, paparnya, ada pula sektor unggulan lainnya, yakni sektor perikanan yang telah diarahkan pemerintah sebagai lumbung ikan nasional. Ia memandang sektor pariwisata Maluku perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi, seperti wisata bahari, wisata sejarah, wisata alam, dan wisata buatan.
Yusharto mengungkapkan capaian ekonomi Provinsi Maluku yang tumbuh secara bertahap menjadi 5,73 persen, meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar minus 0,29 persen pada tahun 2020. Ia mengapresiasi capaian tersebut.
"Untuk itu atas capaian yang diraih, kami sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan seluruh sektor. Namun, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat posisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Maluku masih berada pada posisi 26 dari 34 provinsi," ujar dia.
Sejalan dengan persoalan itu, Yusharto mengimbau Pemprov Maluku untuk melakukan sejumlah langkah strategis guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berada di angka lima persen. Langkah strategis tersebut meliputi optimalisasi sektor unggulan, pengembangan potensi ekonomi berbagai sektor, dan peningkatan keterampilan SDM melalui berbagai pelatihan.
"Pemprov Maluku diharapkan dapat mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, utamanya swasta dalam pengembangan program kerja. Isu lain yang perlu disikapi adalah inklusivitas penyerapan tenaga kerja berkelanjutan," tambah dia. (Tri Meilani Ameliya/ant)
