 |
| Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau lokasi Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Ukurlaran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Sabtu (5/11/2022). Photo: HO/Direktorat Kepelabuhanan Perikanan/ant |
satumalukuID - Pemerintah Jepang melalui Badan Kerja.Sama Internasional Jepang (JICA) menggelontorkan dana sebesar Rp111 miliar untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Ukurlaran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.Koordinator pembangunan, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Achmad Fauzie, saat dikonfirmasi dari Ambon, Senin (7/11/2022), membenarkan, perbaikan PPI di kabupaten perbatasan dengan negara tetangga Australia itu menggunakan dukungan dana bantuan dari JICA.
"Pekerjaan pembangunan dan pengembangan PPI Ukurlaran sesuai perencanaan memakan waktu selama 15 bulan ke depan," katanya.
Rencana pengembangan PPI Ukurlaran, katanya telah diprogramkan sejak 2019, namun terhenti karena pandemi COVID-19
Dana bantuan itu akan dipergunakan untuk membiayai 29 item konstruksi yang harus dikerjakan, di antaranya sarana dan prasarana penunjang PPI seperti konstruksi dan gedung perkantoran, pembangunan dermaga, leading stair, pos jaga, kantor pelayanan terpadu, tandon air, pabrik es dan gudang pendingin, kantor PPN, hingga toilet umum dan rumah travo.
"Pekerjaan utama dan dominan adalah pembangunan dermaga yang bisa menampung kapal dengan kapasitas lebih dari 30 GT, kantor serta gudang pendingin. Dalam 15 bulan seluruhnya sudah harus rampung," katanya.
Satu-satunya tantangan dalam percepatan pekerjaan di Kepulauan Tanimbar yakni ketersediaan material yang dibutuhkan, di samping distribusinya hingga ke lokasi pekerjaan.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung itu, karena PPI Ukurlaran direncanakan akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), sekaligus menjadi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
Jika megaproyek itu selesai dikerjakan, akan difungsikan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Laut Arafura, untuk menurunkan muatannya.
"Ruang pendingin yang akan dibangun nanti bisa menampung sebanyak 100 ton ikan beku. Jadi bisa digunakan oleh kapal-kapal ikan yang beroperasi di laut Arafura," katanya.
Dia berharap pekerjaan proyek yang dibiayai pemerintah Jepang itu juga mendapat pengawasan berbagai komponen masyarakat, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, di samping mencegah penyalahgunaan anggaran di lapangan, dan pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan. (Jimmy Ayal/ant)
