 |
| Kemendes dan PDTT menggandeng PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) bersama para Kepala desa dan Pemerintah Daerah menggelar sosialisasi Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). |
satumalukuID - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendukung program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Provinsi Maluku Utara (Malut)."Hal ini mendapat respon dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan pola usaha yang sangat tepat untuk menguatkan ekonomi perdesaan dan diperlukan kerja sama semua pihak untuk memahami dan mengelola" kata Direktur Pelayanan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Supriyadi di Ternate, Rabu (19/10/2022).
Saat sosialisasi pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan menggandeng PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) bersama para kepala desa dan pemerintah daerah, ia menyatakan, Kemendes dan PDTT tentu menginginkan agar pemerintah desa menjadi perangkat perpanjangan tangan pemda yang mampu mengelola potensi-potensi di wilayah masing-masing.
"Sehingga menjadi sesuatu yang memiliki usaha tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, di mana hal ini dilakukan dengan kolaborasi melalui BUMDesma," katanya.
Menurut dia, apa yang digagas oleh PTNHM dengan kolaborasi adalah semangat yang bagus,
Selanjutnya, kata Supriyadi, Kemendes PDTT dan instansi pemerintah lainnya akan mendukung dengan ikut mendampingi desa-desa dalam memulai BUMDesma demi menopang ekonomi rakyat.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Frans Manery menyatakan BUMDesma ini adalah ide baru yang ditunggu sejak lama untuk ditetapkan di desa-desa di Halut.
"Ini sejarah baru di Halmahera Utara bahwa ada ide yang bagus ini dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dana yang sangat besar dari PTNHM menjadi manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Bupati meminta kepada para kades untuk mendukung rencana BUMDesma ini karena ini solusi terbaik untuk menguatkan ekonomi desa.
Sementara itu, Koordinator Sub Direktorat Hubungan Komersial, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM IB Pramudya Yudi Ananta menyatakan, program PPM harus dilakukan di seluruh wilayah lingkar tambang perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia.
Sebab, program PPM harus dimulai dengan rencana induk yang dibahas bersama yang pada intinya menciptakan kehidupan yang berkelanjutan di masyarakat lingkar tambang.
Sedangkan, Irwan Malaka dari Departemen Kinerja Sosial/ Social Performance PT NHM menyatakan mendukung program-program PPM di lingkar tambang seperti yang diatur oleh Kementerian ESDM, terutama program-program yang mengarah kepada kehidupan yang berkelanjutan.
"PT NHM yang pasti mendukung dari aspek pendanaan, namun program-program yang akan dilakukan harus mampu mengelola dana tersebut untuk manfaat masyarakat banyak dan PT NHM menyambut baik semangat dalam mewujudkan BUMDesma tersebut," katanya. (Abdul Fatah/ant)
