satumalukuID- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, seruduk kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon, Rabu (21/4/2021).
Kedatangan massa dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin Yongky Leslessi itu mempertanyakan anggaran pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar 700 M.
Mahasiswa menilai, penggunaan pinjaman ratusan miliar untuk perbaikan drainase dan trotoar tidak tepat sasaran, dan bahkan bisa dibilang menghamburkan uang.
Menurut mahasiswa, anggaran sebesar itu harusnya digunakan untuk menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini masyarakat tampak kesulitan.
“Gubernur harusnya menggunakan anggaran itu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, bukan menggunakan anggaran tersebut untuk drainase dan trotoar yang tidak berguna,” teriak salah satu orator dalam orasinya.
Selain dana pinjaman, GMKI juga mempertanyakan dana 3 M yang harusnya digunakan untuk proyek penataan kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic Center, tapi justru digunakan membangun Caffee.
“Gubernur harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pembangunan cafe pada lokasi Islamic Center,” pinta mereka.
Untuk diketahui, massa aksi melakukan longmarch sambil orasi dari sekretariat GMKI di kawasan Batu Gantung menuju kantor Gubernur.
Aksi tersebut nyaris ricuh saat massa mahasiswa mencoba menerobos gerbang timur kantor Gubernur di Jalan Pattimura. Saling dorong terjadi setelah mereka dicegat personil Satpol PP. Beruntung, emosi kedua belah pihak dapat di redam.
Setelah sempat dicegat Satpol Pp, massa GMKI kemudian diboklehkan masuk menyampaikan aspirasi tepat di depan teras Kantor Gubernur Maluku, sekitar pukul 12.50 WIT.
Puluhan massa aksi diterima Kepala Kesbangpol, Titus Renwarin, meski sempat ditolak lantaran mahasiswa menghendaki Gubernur Maluku Murad Ismail yang saat itu sedang tidak berada di tempat.
Mereka menilai kehadiran Gubernur penting karena sebagai penanggungjawab penggunaan anggaran ratusan miliar rupiah tersebut.
“Kami meminta pemprov agar penggunaan dana PEN untuk mensejahtrahkan masyarakat Maluku. Dalam hal ini membagi rata anggaran keseluruhan secara merata kepada 11 kabupaten/kota di Maluku,” kata Yongky membaca tuntutan aksi.
Kedua, lanjut dia, GMKI meminta klarifikasi Gubernur Maluku terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran PEN.
Ketiga, meminta pemprov agar penggunaan dana PEN lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, bukan pembangunan infrastruktur.
Keempat, meminta pemprov transparan dalam penggunaan anggaran 700 M, dan kelima, meminta pemprov Maluku mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pembangunan caffee pada lokasi Islamic Center.
Mendengar tuntutan aksi massa GMKI, Kepala Kesbangpol, Titus Renwarin, mengaku akan menyampaikannya, sekaligus memberitahukan keinginan mahasiswa untuk bertemu secara langsung dengan Gubernur Maluku. Sebab, saat ini Murad sedang berada di luar daerah.
“Saya sudah dengar seluruh aspirasi GMKI selaku mitra kami, tentunya ada perangkat teknis yang akan mejelaskan mengenai persoalan yang menjadi keresahan para demonstran,” katanya.
