satumalukuID - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Maluku mengungkapkan tingkat inflasi di Maluku pada Januari 2024 tetap rendah dan terkendali, mencatatkan angka sebesar 0,19 persen secara bulanan.
“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, indeks harga konsumen (IHK) gabungan di Maluku pada Januari 2024 menunjukkan kenaikan yang terkendali, hanya sebesar 0,19 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Desember 2023, yang mencapai 0,41 persen,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah, Senin (26/2/2024).
Perhitungan IHK gabungan kota di Provinsi Maluku sekarang juga melibatkan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga perhitungannya berdasarkan tiga daerah, dua kota, dan satu kabupaten di Maluku.
Meskipun demikian, tingkat inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku masih sedikit lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang mencapai 0,04 persen.
Secara ruang, inflasi terutama dipengaruhi oleh Kota Ambon yang mencatatkan kenaikan inflasi sebesar 0,42 persen, sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,37 persen.
Sementara itu, Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,25 persen, dan Kabupaten Maluku Tengah juga mengalami deflasi sebesar 0,09 persen pada bulan yang sama.
[cut]
Penurunan tingkat inflasi gabungan kota di Maluku dipicu oleh penurunan inflasi pada sektor transportasi.
Pada bulan tersebut, harga tiket angkutan udara turun, memberikan kontribusi deflasi sebesar 0,12 persen. Ini sejalan dengan penyesuaian setelah liburan Natal dan Tahun Baru, serta penurunan harga avtur hingga Januari 2024.
Namun, tekanan inflasi masih terjadi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau.
Meskipun tingkat inflasi pada Januari 2024 lebih rendah dari bulan sebelumnya, sebesar 0,77 persen dibandingkan dengan 1,02 persen, namun masih ada inflasi pada komoditas hortikultura dan perikanan, seperti tomat, ikan layang, dan ikan selar, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca di Jawa Timur, salah satu pemasok utama untuk Maluku.
Untuk menangani inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus memperkuat upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi, terutama dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.
Berbagai strategi akan terus dirumuskan untuk mengurangi risiko inflasi di masa mendatang, termasuk melalui operasi pasar, rapat penguatan TPID, realisasi CBP Bulog, dan percepatan pembentukan neraca pangan Maluku. (aldi)
