 |
| Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, Rabu (3/5/2023) mengungkap, kekurangan infrastruktur penunjang pendidikan dan minimnya tenaga guru jadi kendala peningkatan kualitas mutu pendidikan di Maluku. |
satumalukuID - Komisi IV DPRD Maluku mengakui mutu pendidikan di daerah itu masih tergolong rendah akibat terkendala minimnya infrastruktur pendidikan serta kekurangan tenaga guru.
"Banyak orang asal Maluku yang mengabdi sebagai guru di luar daerah seperti Papua atau daerah lainnya pada era 1970-an misalnya, tetapi anehnya mutu pendidikan kita sekarang paling rendah," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, Rabu (3/5/2023).
Menurut dia, secara nasional mutu dan kualitas pendidikan Maluku terendah nomor empat dari 38 provinsi di Indonesia.
Minimnya tenaga guru bisa terlihat dari ruang kelas maupun ruang laboratorium di setiap jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di berbagai daerah yang tidak memadai.
"Belum lagi untuk wilayah yang masuk kategori 3T dimana posisi sekolahnya ada di pulau-pulau dengan tenaga guru berstatus ASN yang sangat jarang," ucap Samson.
Komisi IV yang membahas LKPJ Gubernur 2022 menilai untuk peningkatan kualitas pendidikan maka minimal diperlukan penambahan jumlah guru lebih dari 1.300 orang.
Ia juga prihatin karena dalam seleksi guru P3K dengan kuota 3.000 guru yang berhasil lolos tidak mencapai seribu orang.
Selain itu, hak-hak guru juga perlu menjadi prioritas pemerintah daerah untuk diselesaikan tepat waktu karena menjadi motivasi dan penunjang bagi mereka yang mengabdi sebagai seorang guru. (Daniel Leonard/ant)
