 |
| Objek wisata Pulau Kasa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Photo: HO-Dinas Pariwisata Kabupaten SBB/ant |
satumalukuID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjajaki kerjasama pengelolaan Pulau Kasa."Pulau Kasa di kabupaten SBB cukup dikenal, tetapi dari sisi kewenangan pengelolaan pulau merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena suaka margasatwa dan taman wisata alam laut menjadi kawasan konservasi, kewenangannya di Kementerian LHK dalam hal ini BKSDA Maluku," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten SBB,Yani Soukotta di Ambon, Kamis (15/12/2022).
Ia mengatakan, berbagai upaya dilakukan agar Pemda bisa mendapatkan izin pengelolaan terbatas di kawasan tersebut, sehingga harus dibuat izin kerjasama dengan Kementerian LHK atau BKSDA Maluku.
Beberapa waktu lalu, Pemkab SBB telah melakukan kegiatan pengembangan sarana prasarana, dengan membangun dermaga, penginapan dan sarana lain.
Kemudian kegiatan tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang sebenarnya, karena itu Pemkab SBB melalui dinas pariwisata kami berupaya untuk bagaimana melakukan proses pengembangan kawasan konservasi Pulau Kasa.
"Proses penjajakan telah dilakukan sejak tahun 2021, dengan melakukan survei langsung ke lokasi untuk pastikan bahwa ruang yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata terpenuhi, " katanya.
Yani menjelaskan sampai ke tahap penyusunan proposal kerjasama dimana akan ada sejumlah rencana program kegiatan yang akan ditindaklanjuti di 2023.
"Kami berharap di tahun 2023 proses kerjasama ini sudah bisa masuk ke tahap draf untuk nantinya mendapat persetujuan dari Kementerian LHK dalam hal ini Dirjen BKSDA," ujarnya.
Pihaknya berharap ke depan kerjasama dapat dilakukan melalui pengembangan kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian pulau Kasa, dan bagi Pemda untuk pengembangan kerjasama dengan sektor perikanan dan perhubungan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pendidikan dan penelitian.
"Pada waktunya BKSDA Pemkab dalam hal ini Dinas pariwisata, kita akan rumuskan proposal kerjasama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun sesuai kebutuhan anggaran daerah dan BKSDA," kata Yani. (Penina Fiolana Mayaut/ant)
