satumalukuID – Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Maluku dan Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) menyerukan aksi keadilan gender dan ekonomi untuk perempuan di Provinsi Maluku.
“Momentum Hari Kartini tahun 2022 kami melihat Keberpihakan negara terhadap perempuan dirasa sangat kurang, khususnya bagi perempuan miskin, sehingga dilakukan kegiatan konsultasi perempuan,” kata Pengurus Wilayah Fatayat NU Maluku, Hilda Rolobessy, di Ambon, Jumat (22/4/2022).
Perempuan katanya, hingga hari ini masih mengalami ketidakadilan dari kehidupan pribadi, rumah tangga, sosial, hingga bernegara.
Perempuan juga mengalami beban ganda, suara perempuan masih dianggap tidak penting, kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, bahkan jaminan yang dibutuhkan seperti kesehatan, pendidikan, hingga subsidi pemerintah masih sulit diakses oleh perempuan.
Ia menyatakan, hasil konsultasi perempuan yang dilakukan diperoleh informasi tentang pengalaman perempuan yang meliputi kehidupan pribadi, rumah tangga, hubungan sosial, dan bernegara, yaitu perempuan masih mengalami diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam setiap lini kehidupannya.
Hasil konsultasi tersebut komunitas perempuan menyerukan enam tuntutan yakni, menuntut pemerintah untuk menyediakan permodalan bagi UMKM perempuan di Maluku.
Perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku.
Selanjutnya memperbaiki data administrasi penduduk (adminduk) untuk memperbarui data kemiskinan karena kebanyakan perempuan yang tidak memiliki data adminduk sulit bahkan tidak dapat mengakses bantuan sosial, memfasilitasi kelompok sektor informal, papalele, nelayan, petani, industri rumahan, dalam peningkatan kapasitas dan pemasaran hasil produksi.
Selain itu mengedukasi masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor untuk mengurangi dampak diskriminasi, baik di ruang privat maupun publik, dan meningkatkan kapasitas dan mendorong partisipasi perempuan dalam segala kehidupan.
Konsultasi tersebut dihadiri perempuan dari berbagai latar belakang dari beberapa wilayah di Maluku, yakni kota Ambon, Leitimur, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.
Para peserta terdiri dari perempuan petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan papalele, perempuan adat, perempuan miskin kota, perempuan pekerja informal, perempuan pendamping korban, perempuan disabilitas, dan perempuan penyintas bencana.
