satumalukuID – Kapolda Maluku Utara (Malut) Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan setiap taruna Akpol dan Bintara hasil perekrutan tahun ini harus siap untuk ditugaskan pada wilayah kepulauan dan perbatasan di Maluku Utara yang personelnya masih sangat minim.
“Untuk saat ini, jumlah personel di Malut baru mencapai 43 persen, hal tersebut masih jauh dari angka 100 persen, sehingga kita sangat membutuhkan banyak anggota Polri untuk ditempatkan di wilayah kepulauan maupun perbatasan,” kata Kapolda Irjen Pol, Risyapudin Nursin usai penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah dalam rangka seleksi penerimaan terpadu Taruna/Taruni Akpol dan Bintara Polri Gelombang II tahun 2022 di Ternate, Minggu (17/4/2022).
Oleh karena itu dirinya telah menginstruksikan kepada Karo SDM untuk segera mengusulkan jumlah yang akan ditetapkan dalam rekrutmen tahun ini dengan mengedepankan para calon taruna-taruni Akpol dan Bintara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Saya akan mengurangi kuota yang berada di dalam kota dan memperbanyak kuota yang berada di wilayah kepulauan dan perbatasan,” kata Kapolda.
Dia mengatakan, seluruh calon peserta seleksi penerimaan anggota Polri harus siap ditempatkan dimana saja.
Dalam penerimaan Polri, Kapolda menekankan kepada panitia, para pengawas internal, eksternal, tenaga outsourching serta orang tua atau wali, para peserta berkomitmen menjaga integritas dalam rangka penerimaan anggota Polri gelombang II tahun anggaran 2022.
Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah ini dipimpin oleh Kapolda Irjen Pol. Risyapudin Nursin dan dihadiri Wakapolda Malut, Irwasda Polda Malut, para pejabat utama Mapolda, Tim Pengawas Internal, Eksternal dan peserta seleksi serta para orang tua atau wali.
Kegiatan tersebut diawali dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan panitia, pengawas, orang tua atau wali dan peserta seleksi penerimaan terpadu Taruna/Taruni Akpol dan Bintara Polri.
Kapolda Malut menyatakan pembacaan pakta integritas bukan hanya sebuah bacaan saja tetapi sebuah kesungguhan yang betul-betul objektif sehingga tidak ada diskriminasi dan penyimpangan.
Untuk itu, proses seleksi akan dilaksanakan secara objektif, transparan dengan prinsip jelas dan bersih dengan harapan dapat memperoleh calon anggota Polri dengan sumber daya manusia yang unggul dan handal.
