satumalukuID – Kepolisian Daerah Maluku terus berupaya untuk membangun pos penjagaan yang permanen di perbatasan Dusun Kariuw dan Ori untuk mencegah terulang kembali konflik horizontal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat di Ambon, Rabu (9/3/2022), mengatakan hingga kini pembangunan pos permanen masih dihitung biaya pembangunannya. Menurut dia, rencana itu cukup membutuhkan anggaran yang besar.
“Jadi untuk menempatkan atau membuat pos permanen itu tidak langsung semudah itu seperti bicara hari ini, besoknya langsung jadi. Karena itu terkait dengan anggaran. Tentunya akan di bahasa dan akan dibicarakan dulu,” kata Roem.
Sambil menunggu proses penganggaran pembangunan pos penjagaan permanen, lanjutnya, Polda Maluku terus melakukan penambahan jumlah personel di Pulau Haruku.
“Jadi untuk sementara yang kita laksanakan adalah penambahan pasukan untuk di Polsek Haruku. Jadi yang tadinya yang cuman hanya 20 orang kita tambah lagi. Kemarin anggota 31 orang sudah berada di sana. Jadi jumlah anggota itu sudah 51 orang di sana,” ucapnya.
Pembangunan pos pengamanan permanen di perbatasan Kariuw-Ori diyakini sebagai salah satu solusi untuk konflik antar warga yang “pecah” pada 26 Januari 2022 lalu. Insiden yang dipicu sengketa tapal batas dua dusun tersebut berujung pada pembakaran permukiman di Kariuw, hingga jatuh korban jiwa.
Konflik tersebut hingga kini telah mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka parah. Bahkan, salah satu korban meninggal dunia adalah anggota polisi yang terkena tembakan orang tak dikenal.
Menurut Roem, saat ini kondisi di dua negeri tersebut sudah aman dan kondusif. Sejumlah aparat TNI-Polri telah bertugas dan membangun pos keamanan sementara di daerah tersebut.
Sedangkan, harta benda milik warga Kariuw yang berada dilokasi konflik sudah diamankan oleh aparat. Sebabnya, dampak kejadian itu membuat sekitar 739 jiwa warga Kariuw terpaksa mengungsi ke Desa Aboru. Jumlah rumah yang rusak akibat konflik itu sebanyak 211 unit, terdiri dari 183 unit rusak berat dan 28 rusak sedang.
Untuk kendaraan bermotor yang rusak, terdapat 19 unit milik warga, termasuk di dalamnya tiga unit motor dinas Polri dan satu unit motor dinas TNI.
