satumalukuID- Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Mardika berunjuk rasa. Mereka menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon selain gencar-gencarnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, juga sedang berusaha memutus mata pencaharian mereka secara halus.
Keluhan para pedagang disampaikan di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono, Ketua Komisi II Jafry Taihutu, Ketua Komisi I Zeth Pormes, Ketua Komisi III Joni Wattimena dan anggota Komisi III Taha Abubakar di ruang rapat DPRD Kota Ambon, Rabu (19/8/2020).
Pedagang menilai pemutusan mata pencaharian dilakukan Pemkot Ambon dengan cara merelokasi mereka ke Pasar Transit Passo. Alasannya sepele yaitu renovasi Gedung Putih di Kawasan Pasar Mardika.
Sejumlah pedagang yang menyampaikan aspirasi mereka antara lai Budi, Rudi Marasabessy, Ibu Ani, Ubro dan rekan-rekan pedagang lainnyaa, bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon meminta anggota DPRD Kota Ambon, agar dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak pemkot. Mereka menolak dipindahkan ke Passo. Sebab, di sana sepi pembeli.
Menurut mereka, jika harus direlokasi karena ingin merenovasi Gedung Putih, ada baiknya dipindahkan ke depan pantai belakang kota (Pantai Losari) atau dimundurkan ke belakang tempat mereka sebelumnya.
“Dua tawaran saja, mundur ke belakang tempat semula atau dipindahkan ke depan pantai losari. Karena kenapa kami di Pasar Apung juga ikut dipindahkan, padahal renovasi Gedung Putih di mana?,” heran para perwakilan pedagang yang diijinkan masuk rapat bersama sejumlah wakil rakyat tersebut.
Pedagang mengaku mereka sering diteror Pemkot, dikejar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp). Bahkan diancam akan diusir secara paksa. Pedagang mengaku pemerintah sudah menyusahkan hidup mereka.
“Pemerintah bukan buat kebaikan tapi menyusahkan kami. Kenapa pemerintah pindahkan kami ke area yang tidak berfungsi. Tidak masuk akal dipindahkan ke sana, mata pencaharian kami gimana, kami cari hidup. Pasar Passo jauh dari pemukiman penduduk, berada di hutan. Di sana juga kan sudah ada pasar, pasti akan terjadi kecemburuan sosial,” kata Rudi.
Senada dengan Rudi, Ibu Ani menyampaikan kepada sejumlah anggota dewan jika kelak dipindahkan ke Passo, dirinya yakin para istri wakil rakyat itu enggan berbelanja di sana. Ini dikarena warga enggan naik angkot dua kali.
“Jujur saja di Passo seng layak. Pembeli jua seng mau belanja di pasar sana karena jauh. Di Pasar induk sini saja (Pasar Mardika) pengunjung sudah susah. Apalagi di Passo, jangankan cari uang ikan dengan beras untuk makan, anak-anak punya uang pulsa data untuk belajar online saja sudah susah. Tolong sampaikan kepada bapak Sekot, ini dia pung tandatangan. Jangan semena-mena,” pintanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ubro kepada para anggota dewan. Yaitu pemerintah dinilai mengambil keputusan tidak melihat dampaknya ke depan.
“Kita minta anggota DPRD sebagai perwakilan kita agar sampaikan kepada pemerintah karena bangunan yang di renovasi berada di tengah tapi semuanya dibongkar. Apakah ada permainan politik?. Pemerintah bukan saja putus mata rantai covid, tapi juga pemerintah putus mata rantai mata pencaharian kami,” sesalnya.
Pengurus HMI Cabang Ambon mengaku pihaknya tidak menolak relokasi pedagang. Bahkan mereka sangat mendukung pembangunan. Hanya saja, ada para pedagang yang tidak memiliki nomor lapak. Otomatis mereka tidak lagi berjualan.
“Kita tidak menolak, tapi kebijakan ini tidak pro dengan pedagang. Sesuai data perindag pedagang berjumlah 9.000 lebih. ada yang dapat nomor kios, lalu bagaimana dengan pedagang yang tidak ada nomor kios. Apakah mereka juga akan dibongkar?,” tanya seorang pengurus HMI.
Wakil Ketua DPRD Ambon Rustam Latupono dan Ketua Komisi II Jefry Taihutu sepakat untuk menggelar rapat lanjutan pada Jumat (21/8/2020) mendatang. Pihaknya akan mengundang Perindag Kota Ambon dan Satpol Pp, serta pengurus HMI Ambon dan perwakilan pedagang. Sehingga bisa mengambil solusi bersama.
