satumalukuID – Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisutta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menuntaskan jaring pengaman sosial yang sementara dilakukan oleleh pemkot dalam hal percepatan penanganan Covid-19.
“Itu harus benar-benar sudah selesai terlebih dahulu, baru pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dijalankan,” ujar Elly, saat berbicara pada Serial Diskusi #MutiaraMaluku dan Gerak Bersama Perempuan Maluku, dengan tema: “Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Menghadapi Pandemi COVID-19 di Kota Ambon, Maluku”, yang digelar melalui aplikasi Zoom dan Facebook Live.
Dia mengaku, dalam tiga kali rapat Forum Koordinasi Piminan Daerah (Forkopimda) dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenpessy, dalam rangka penetapan PSBB, dirinya selalu dengan lantang menyampaikan bahwa DPRD Kota Ambon tidak akan menolak pemberlakukan PSBB.
“Asalkan Pemerintah Kota Ambon harus sudah selesai dengan instrumen-instrumen dalam pemberlakuan PSBB,” tandas Elly.
Menurut Elly, dia selalu lantang bicara itu, karena apabila terjadi pemberlakuan PSBB dan hal-hal tadi belum selesai, maka masyarakat bisa jadi tidak meninggal karena Covid-19, tapi meninggal karena kelaparan.
“Lalu aspek lain yang sangat penting ialah sosialisasi. ini sangat penting sekali. Apabila sudah disetujui pemerintah pusat, maka satu minggu sebelum diberlakukan, sudah harus disosialisaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena masyarakat, disebut Elly, sudah harus siap secara psikologis dalam pemberlakuan PSBB itu.
Pihak DPRS Kota Ambon, disebutnya akan selalu memantau. Apabila masih ada orang-orang yang berhak menerima tapi belum mendapat haknya, itu akan menjadi prioritas dewan.
Itu sebabnya, kata Ely, DPRD Kota Ambon membuka posko, yang adalah bagian dari tugas membantu Pemkot Ambon, dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dewan.
“Ada posko di DPRD Kota Ambon lewat Komisi I, yang begitu mereka menerima laporan, akan langsung diteruskan ke dinas terkait,” pungkasnya.
