.jpeg)
SATUMALUKU.ID -- Oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ternate, Mudasir, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap dua jurnalis yang sedang melakukan peliputan.
Kedua jurnalis tersebut mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Kantor Wali Kota Ternate.
Penetapan Mudasir sebagai tersangka dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Ternate, AKP Widya Bhakti Dira, sebagaimana dikutip dari TribunTernate pada Rabu (5/3/2025).
"Yang bersangkutan, terlapor M, sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas laporan pelapor pertama, Julfikram Suhadi," ujar AKP Widya Bhakti Dira.
Ia menjelaskan bahwa status tersangka ditetapkan setelah penyidik memeriksa pelapor dan sejumlah saksi.
Keputusan ini juga didukung oleh berbagai alat bukti, termasuk rekaman video, rekaman CCTV, serta barang bukti lainnya.
"Dengan penetapan tersangka ini, status perkara naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan," tambahnya.
Sementara itu, terkait laporan dari pelapor kedua, Fitriyanti Safar, pihak kepolisian masih akan melakukan pemanggilan tambahan untuk meminta keterangan lebih lanjut.
Dalam penyelidikan kasus ini, Polres Ternate telah mengantongi rekaman CCTV dari Kantor Wali Kota Ternate serta memeriksa tujuh saksi dari kalangan jurnalis.
Jurnalis Julfikram Suhadi mengungkapkan bahwa insiden terjadi sekitar pukul 15.00 WIT saat ia tengah meliput aksi mahasiswa di halaman Kantor Wali Kota Ternate.
Kekerasan bermula ketika situasi demonstrasi mulai memanas, dan massa aksi terlibat dorong-mendorong dengan petugas Satpol PP.
"Saya sedang mengambil gambar saat massa aksi mulai chaos. Ketika massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul," ungkap Julfikram.
Ia menambahkan bahwa setelah tangannya dipukul, ia langsung bereaksi dan memberitahu pelaku bahwa dirinya adalah seorang wartawan.
Namun, tindakan kekerasan tersebut tetap terjadi, sehingga kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.
Saat ini, Polres Ternate masih melanjutkan proses penyidikan guna memastikan semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. (Tyo)
