satumalukuID - Aksi mogok kerja tenaga dokter spesialis yang bertugas di RSUD dr M Haulussy Ambon, dikarenakan jasa Nakes sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 belum dibayarkan sudah dałam tahap memprihatinkan.
Kalangan DPRD Maluku menilai aksi ini telah meresahkan masyarakat sehuingga mendesak Pemprov Maluku untuk segera melakukan penanganan agar masalah ini tidak berlarut-larut.
“Kejadian-kejadian seperti ini sudah antiklimaks karena saya tahu betul tidak mungkin para dokter melakukan hal-hal seperti itu” ujar Anggota DPRD Maluku Rovik Afifudin di DPRD Maluku.
Menurut dia, kegelisahan itu mesti segera direspon cepat pemerintah daerah (Pemda) demi kepentingan masyarakat yang akan menggunakan tenaga dokter spesialis.
“Saya kira di berbagai rapat-rapat sudah disampaikan jika kita butuh konsistensi dari pemerintah daerah. Kalau ada masalah serius jangan lihat dokternya saja namun bagaimana melihat pasiennya” urai Affifudin.
Dengan adanya masalah yang berlarut-larut di RSUD dr M Haulussy-Ambon maka Pemda Maluku diharapkan bisa bertindak cepat dengan melihat kondisi yang sudah sangat memprihatinkan itu dengan menggantikan direktur RSUD dr Haulussy.
Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut.
[cut]
Menurut politisi Gerindra itu, Sekda Maluku perlu segera mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di RSUD dr Haulussy Ambon untuk segera mencari solusi.
RSUD ini rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi Maluku sehingga tidak boleh mengabaikan seluruh proses yang terjadi berkaitan aksi mogok para dokter spesialis.
"Kita berharap agar Dinas Kesehatan turut andil sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat” tegas Sairdekut.
Sementara itu, seperti diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap, masalah aksi mogok dokter spesialis di RSUD dr Haulussy Ambon disebabkan karena oknum pejabat yang memanfaatkan dana insentif nakes untuk menutup pembayaran utang sejumlah kegiatan lain, salah satunya infrastruktur.
Mendagri terang-terangan mengkritisi oknum pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutup utang akibat defisit anggaran daerah.
Menurut Mendagri, berdasarkan laporan dari tim investigasi Kementerian Dalam Negeri, kmodus yang melatarbelakangi tunggakan tersebut dikarenakan defisit anggaran daerah. (aldi josua)
