 |
| Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Maluku Julius Djibril Madeten. |
satumalukuID - Dinas Energi Sumberdaya Mineral Maluku menggandeng PT PLN Wilayah Maluku-Malut bersama pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu menyusun program listrik masuk desa untuk memberikan pelayanan pada 288 desa yang belum mendapatkan aliran listrik.
"Kita sementara menyusun laporan administrasi dari aksi perubahan melalui 'Lisdes (listrik desa) Bikin Manyala Samua Desa for Maluku Terang dan Berkeadilan'," kata Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Maluku Julius Djibril Madeten di Ambon, Senin (3/10/2022).Program Indonesia Terang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pada tahun 2016. Sementara di Maluku ada ratusan desa yang belum terang.
"Oleh karenanya, apa yang bisa diprogramkan oleh Pemprov Maluku lewat pemerintah di tingkat pusat untuk menambah anggaran kepada PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara agar program Indonesia Terangnya bisa cepat terwujud," ujar Julius.
Selain itu, lanjutnya, juga bisa lewat aspirasi para wakil rakyat asal Maluku yang duduk di DPR RI. Sebab, program PLN itu secara bertahap memberikan layanan listrik di desa-desa yang belum tersentuh, dan tahun 2024 diperkirakan baru mencapai 88 dari 288 desa secara keseluruhan.
Untuk target tahun 2023, hanya antara empat sampai lima desa saja yang dilayani, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama.
Penyusunan Program Lisdes Bikin Manyala Samua Desa untuk Maluku Terang dan Berkeadilan ini dilakukan dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan administator angkatan IV yang diselenggarakan Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi.
Kalau dilihat sepintas, hampir semua desa sudah terang, tetapi tidak semua sumber energinya dari PLN, sebab ada yang swadaya, tetapi yang belum menerima listrik PLN ada 288 desa.
Dari 288 desa yang belum tersentuh layanan listrik PLN terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, serta Kepulauan Tanimbar, dan di Kabupaten Maluku Tengah ada tiga desa.
"Untuk itu lewat program listrik desa ini kita lakukan sinergi dengan PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara," tandasnya.
Ada beberapa kendala di lapangan yang selalu menjadi penghambat program listrik di Maluku, kolaborasi PLN dengan setiap pemerintah daerah, karena kewenangan ESDM tidak ada lagi di setiap kabupaten dan kota.
Lewat pembentukan tim koordinasi antara pemprov dengan pemkab dan pemkot yang nantinya diberikan tanggung jawab oleh pemda untuk mengurusi sektor ESDM ini, walaupun di setiap daerah berbeda-beda, seperti digabungkan pada Dinas PUPR atau Bidang Ekonomi Bappeda, tergantung penentuan oleh kepala daerahnya.
Supaya di dalam sektor ESDM ini ada satu bidang yang menyangkut ketenagalistrikan dan akan berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan program pembangunan jaringan listrik dan terkendala lahan misalnya, bisa dimediasi atau ada program kabupaten/kota yang mendukung program pengembangan listrik pedesaan, terutama akses jalan.
Setelah penyambungan listrik ini juga menjadi masalah, karena umumnya desa-desa ini masih termasuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal.
Tingkat ekonomi masyarakat di wilayah ini sebagian besar juga masih rendah dan tidak semua orang melakukan pemasangan listrik setelah PLN membangun jaringannya, karena membutuhkan biaya pemasangan meteran listrik hingga pembayaran iuran listrik setiap bulannya.
Kalau tidak 100 persen rumah tangga melakukan pemasangan, PLN juga akan mengalami kerugian, sehingga dibutuhkan sinergi pemberdayaan masyarakat di setiap desa yang masuk kategori 3T.
"Sehingga, program yang kami usulkan ini ke depannya bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, dan dari sisi pembiayaan pemda bisa mendorongnya," kata Julius. (Daniel Leonard/ant)
