satumalukuID – DPRD Maluku mengapresiasi langkah Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun yang secara konkrit turun ke masyarakat bersama TNI-Polri dan pemuka agama, berhasil meredam konflik warga di dua desa (Ohoi) sehingga persoalannya tidak meluas.
“Konflik yang terjadi di sana juga tidak terlepas dari persoalan kultur dan adat-istiadat sehingga bupati yang memahami betul kondisi ini turun langsung untuk ikut meredam situasi,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, Rabu (3/8/2022).
Penegasan Melkianus disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Maluku dengan Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Bupati Malra dan Wali Kota Tual membahas penanganan pengungsi pascakonflik.
Selaku koordinator komisi I, dia juga mengaku bangga dengan langkah Bupati Malra dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat dengan didukung aparat Polri bersama TNI, sehingga tidak ada alasan bagi Pemprov Maluku untuk menolak permintaan bantuan dana penanganan pascakonflik.
“DPRD juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada institusi TNI dan Polri dalam penyelesaian konflik dua Ohoi di Malra termasuk rencana penambahan personel polisi di wilayah itu,” ujarnya.
Anggota komisi I, Alimudin Kolatlena mengatakan, penyelesaian konflik melalui dewan adat di Maluku Tenggara patut dicontohi kepala-kepala daerah lainnya di Maluku.
Sementara wakil ketua komisi I, Roy Elwen Pattiasina menegaskan, persoalan ‘Bakalai’ (perkelahian) antarkampung di Maluku sejak dahulu sudah sering terjadi.
Tetapi kehadiran kepala daerah seperti Bupati Malra dan Wali Kota Tual secara langsung seperti ini menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di provinsi ini untuk menengahi pertikaian.
“Kami juga mengapresiasi Kapolda Maluku bersama Pangdam XVI/Pattimura yang turun langsung bersama dua kepala daerah di sana sehingga konflik ini tidak sampai melebar,” ujarnya.
