satumalukuID – Pemerintah Kota Ambon bersama stakholder perkuat sinergi penanganan kekerdilan pada anak balita di kota Ambon.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, persoalan kekerdilan bukan saja persoalan lokal atau nasional, tetapi telah menjadi masalah global yang dihadapi semua negara.
“Menyadari hal itu sejak dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Ambon oleh bapak Gubernur, saya telah sampaikan 11 kebijakan prioritas yang akan dikerjakan,dimana salah satu yang penting adalah percepatan penurunan angka kekerdilan dalam program penyelarasan arah kebijakan Pemkot dengan provinsi dan Nasional,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan kekerdilan tahun 2022, Selasa (21/6/2022).
Menurut penjabat, percepatan penurunan kekerdilan maka seluruh aparatur pemerintahan berada di barisan yang sama, serta sama-sama berkomitmen dan terlibat aktif pelaksanaannya.
Pihaknya berharap di kecamatan digelar rembuk kekerdilan ada target di desa/negeri dan kelurahan untuk bebas kekerdilan, dimana alokasi belanja untuk percepatan penurunan kekerdilan yang dialokasikan secara berjenjang sampai tingkat bawah.
“Harus ada tindakan nyata bukan sekedar wacana. Harus ada Empati dan keberpihakan bagi anak-anak yang menderita kekerdilan.. Bahkan untuk jangka panjang kita pastikan penurunan angka kekerdilan yang signifikan,” katanya
Untuk tujuan itu, katanya perlu dibangun sinergi antar OPD, OPD dengan lembaga kemasyarakatan, OPD dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan OPD dan TP-PKK.
“Khusus sinergi dengan PKK, kita perlu belajar dari PKK Provinsi Maluku yang telah menjadi mitra yang luar biasa bagi pencapaian tupoksi OPD di provinsi. Bagaimana ketua TP-PKK telah menjadi bunda PAUD bunda Parenting dan bunda Genre,” ujar penjabat.
Sementara itu Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse selaku ketua Tim Percepatan Penanganan kekerdilan kota Ambon, menyampaikan, tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah terciptanya integrasi program pelayanan intervensi kekerdilan di kota Ambon mulai dari perencanaan, pemantauan,evaluasi dan pelaporan.
“Yang paling penting adalah untuk menyamakan persepsi terkait kekerdilan seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya, kata Sekkot.
