satumalukuID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Provinsi Maluku menyiapkan tim pendamping keluarga yang berisiko tinggi memiliki anak dengan masalah kekerdilan.
Kepala DPPKB Kota Ambon Welly Patty di Ambon, Jumat, mengatakan tim pendamping terdiri atas kader PKK, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), bidan, dan tenaga kesehatan di desa, negeri, dan kelurahan.
“Seluruh nama pendamping telah ditandatangani Wali Kota Ambon untuk mendampingi keluarga berisiko tinggi memiliki anak ‘stunting’ (kekerdilan),” katanya.
Dia mengatakan tim ini akan ditempatkan di 12 lokasi fokus prioritas penanggulangan kekerdilan di Kota Ambon pada 2021.
Sebanyak 12 lokus itu, yakni Negeri Batu Merah, Kelurahan Pandan Kasturi, Negeri Soya, Kelurahan Lateri, Desa Nania, Negeri Passo, Waiheru, Laha, Poka , Rumah Tiga, Kudamati, dan Kelurahan Benteng.
Tim, katanya, akan mendampingi mereka yang akan menikah, ibu hamil dan bayi di bawah usia dua tahun.
Tim akan mendatangi rumah warga dengan risiko memiliki anak kekerdilan secara langsung sehingga secara tidak langsung akan memperoleh informasi dan data primer serta seketika terkait dengan kondisi keluarga yang berisiko tinggi itu.
“Mereka akan mendata pasangan yang menikah, yang berencana menikah, ibu hamil dan baduta (bayi bawah dua tahun),” katanya.
Welly menjelaskan informasi yang harus diperoleh seperti informasi usia yang akan menikah dan status kesehatannya seperti anemia, berat dan panjang badan bayi baru lahir.
Kekurangan gizi terutama pada 1.000 hari pertama sejak di kandungan menjadi penyebab kekerdilan, karena itu dibutuhkan penanganan serius dalam persoalan gizi.
Dia mengatakan upaya menekan angka kekerdilan harus dilakukan bersama-sama. Kehadiran pendamping langsung ke desa bisa memberikan stimulasi peran pemangku kepentingan di desa dan kelurahan.
“Kita berharap pendampingan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yakni menekan angka ‘stunting’,” katanya.
