satumalukuID – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon mengkritisi kebijakan Pemkot Ambon yang menerapkan metode pembayaran angkutan kota (angkot) menggunakan barcode atau aplikasi QR.
“Penerapan metode bayar menggunakan barcode untuk angkot ini juga kami nilai akan mempersulit masyarakat,” kata Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven kepada media ini, Kamis (4/11/2021).
Menurut Tiven, keputusan Pemkot Ambon dan Bank Mandiri telah menandatangan nota kesepahaman terkait penggunaan barcode di angkot, memang mendukung program transaksi non tunai atau elektronik.
Hal ini juga mendukung pemerintah merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (revolusi 4.0) dalam hal ini menjadikan Kota Ambon sebagai smart city.
Namun, GMKI menilai masyarakat secara umum tidak siap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pasalnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat tentang plus minus sistem pembayaran mode barcode.
BACA JUGA:
Seharusnya Pemkot Ambon lebih dulu menganalisa kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dan bisa di terima sesuai kemanfaatannya.
Apalagi masyarakat kota ambon saat ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang berdampak terhadap seluruh dimensi kehidupan.
“Sehingga jangan sampai kebijakan ini mempersulit masyarakat karena pengguna jasa angkutan umum ini bukan hanya mahasiswa saja namum semua masyarakat kota ambon,” ungkapnya.
Penerapan metode bayar angkot menggunakan barcode ini juga akan mempersulit masyarakat karena sebagai pengguna jasa angkot harus memiliki smartphone, paket data (internet). Kenyataannya, tidak semua masyarakat memiliki smartphone.
“Belum lagi harus Top Up Saldo melalui ATM/M-Banking atau Alfamidi dan Inodmaret yang sudah tentu mempersulit masyarakat,” timpalnya.
