satumalukuID- Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, menegaskan, anggaran penanganan Covid-19 di daerah ini hanya sebesar Rp.49 miliar.
Penegasan tersebut menjawab desas desus anggaran penanganan Covid-19 di Kota Manise ini sebesar kurang lebih Rp.200 miliar. Dana itu dinilai terlalu besar.
“Anggaran untuk penanganan Covid-19 itu hanya Rp.49 miliar, titik. Ingatang e Rp.49 miliar. Orang yang tidak mengerti bahasa anggaran, nah bicara seperti begitu,” tegas Richard kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Sabtu (19/9/2020).
Munurutnya, anggaran Rp.200 miliar yang diperbincangkan sejumlah kalangan tersebut merupakan akumulasi dari semua kebijakan untuk refocusing.
“Tapi 200 miliar itu seluruh akumulasi dari kebijakan untuk refocusing. Seluruh dana-dana yang dihemat itu kita dapat 197 miliar. Tetapi itu bukan dipakai untuk Covid. Covid itu 49 (miliar saja), selebihnya dibayar kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Semua direfocusing,” jelasnya tegas.
Richard mengaku, orang yang tidak paham dengan bahasa anggaran maka akan menerjemahkan lain. Sehingga mereka akan menilai anggaran tersebut sangat besar.
“Jadi kalau orang yang tidak mengerti bahasa anggaran, ‘eh banyak e’. Saya sudah tegaskan, berdosa kalau ada aparat Pemerintah Kota yang memanfaatkan Covid ini perkaya dirinya. Tidak akan selamat,” sebutnya.
Dia mengaku sangatlah berdosa jika ada orang yang memakan uang penanganan Covid.
“Mau makan uang ini, eksploitasi orang punya penderitaan, itu tidak benar. Dan saya sudah tekankan berulang kali untuk itu,” katanya.
Bahkan, dirinya selalu mengingatkan kepada stafnya, diantaranya Dinas Sosial, Perindustrian dan Perdagangan (Indag), Kesehatan, Bencana, maupun Keuangan agar mengatur anggaran secara normatif.
“Saya selalu bilang buat saya punya staf baik itu Sosial, Indag, Kesehatan, Bencana, Keuangan, ingatang paskali atur semua secara normatif. Karena kecenderungan ini lapar bicara laeng, kanyang bicara laeng,” ujarnya.
Meski begitu, Richard belum dapat memastikan banyaknya penggunaan anggaran Covid pada sektor mana. Dia hanya mengaku hal tersebut ada pada perencanaan.
“Itu ada di perencanaan. Bisa saja di kesehatan, bisa saja sembako, selain juga intensif untuk petugas-petugas dan sebagainya dan dampak ekonomi. Sangat transparan. Kalau dong mau melihat data silahkan, tidak ada masalah untuk itu,” tandasnya.
