satumalukuID- Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono, didampingi Ketua Komisi II Jafry Taihutu, Ketua Komisi I Zeth Pormes, Ketua Komisi III Joni Wattimena dan anggota Komisi III Taha Abubakar, menegaskan di depan puluhan perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Mardika, jika kebijakan Pemerintah harus berpihak kepada rakyat.
Rustam menyampaikan terkait relokasi pedagang dari Pasar Mardika ke Pasar Transit Passo Ambon, harus dibicarakan kembali. Ini agar bisa menemukan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Olehnya itu, pihaknya akan mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon.
Selain Perindag dan Satpol PP, DPRD Ambon juga akan mengundang perwakilan PKL Pasar Mardika dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar dapat bersama-sama melakukan pembahasan terkait masalah tersebut pada Jumat (21/8/2020) mendatang.
“Biar kita bicarakan dengan tuntas. Ini kan cuma 2 saja, tidak mau direlokasi di Passo dan tidak punya nomor karcis kios. Dua poin ini harus kita prioritaskan. Kita akan meminta Pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat. Pemerintah itu hadir untuk rakyatnya, bukan pemerintah hadir untuk mengintimidasi rakyat, menyusahkan rakyat, itu bukan pemerintah yang baik namanya,” tegas Rustam dalam rapat bersama pedagang Aula Gedung DPRD Ambon.
Rustam menegaskan, jika kebijakan pemindahan pedagang ada di tangan DPRD, maka hari ini pun pihaknya akan langsung menolak relokasi tersebut. Namun karena pihaknya tidak memiliki wewenang, maka Dewan akan meminta atas nama rakyat.
“Karena memang kita tidak punya wewenang itu, kita hanya minta atas nama rakyat untuk kebijakan dia berpihak kepada masyarakat, dan haram hukumnya kalau kita tidak berpihak kepada masyarakat, rakyat menderita, kita menderita,” imbuhnya.
Rustam mengaku Jumat depan akan ada cuti bersama. Namun untuk membicarakan masalah tersebut, dia berharap kepada Dewan dan dinas terkait agar tetap hadir membahas persoalan ini hingga tuntas.
“Kalau bisa tidak usah cuti bersamalah dinas perindag dan satpol PP yang punya kepentingan di Pasar Mardika agar barang-barang ini tuntas, jangan biarkan mengambang, apalagi kita sudah 75 tahun merdeka, masyarakat masih di jajah terus,” pintanya.
Dia berharap dalam pertemuan nanti, dapat melahirkan keputusan yang betul-betul tidak merugikan sepihak. Bisa bersama menyampaikan aspirasi dengan solusi jitu.
“Kalau tidak bisa di taman viktoria di depan taman viktoria itu yang peting masih di area terminal Mardika, karena akses ekonomi itu ada di sana. Tolong teman-teman media sampaikan biar Wali Kota bisa mendengarkan, bahwa kebijakan Pasar ini dia harus betul-betul sejuk dan berpihak kepada masyarakat, jangan sampai terjadi lagi problem baru lagi, itu kita tidak mau,” tandasnya.
