Sekilas Info

Wagub Maluku Minta 11 Daerah Percepat Pencairan Dana Desa

Photo: Jimmy Ayal/ant Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (tengah) berdialog dengan Kadis PMD Maluku Ismail Usemahu, sebelum membuka Rakor BPMDes tahun 2021, di Ambon, Rabu (1/9/2021).

satumalukuID - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno meminta 11 kabupaten/kota di wilayah itu untuk mempercepat penyaluran dana desa (DD) karena hingga akhir Agustus 2021 baru mencapai 50,04 persen dari total anggaran sebesar Rp1,15 triliun.

"Baru empat kabupaten/kota di Maluku yang melakukan pencairan DD sebesar 40 persen di tahap kedua, sedangkan tujuh daerah lain belum menyelesaikan pencairan tahap pertama," kata Wagub Barnabas saat membuka rakor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) tahun 2021, di Ambon, Rabu.

Wagub menyadari kondisi sebagai daerah kepulauan ikut memperlambat pencairan DD di 1.198 desa yang ada, namun pemerintah masing-masing daerah diingatkan untuk melakukan berbagai langkah agar realisasinya bisa mencapai target.

Keterlambatan penyaluran DD, menurut Barnabas, dapat berdampak sistemik pada daya serap serta kualitas pembangunan yang akan dicapai.

"Karena itu, perlu dievaluasi sebelum disediakan peta perencanaan sesuai kondisi faktual sehingga menjadi panduan bagi pemprov, kabupaten/kota dan kecamatan, maupun tenaga profesional untuk menyediakan dukungan pendampingan bagi desa," katanya.

Penggunaan DD berdasarkan Permen DPD-TT Desa Nomor 31 tahun 2021 diantaranya diprioritaskan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi COVID-19 serta melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa.

Menurut Wagub, pemanfaatan DD juga diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa.

Selain itu, dari aspek tata kelola penggunaan dan pemanfaatan DD, masih ditemukan beberapa kasus hukum yang dilakukan oknum pejabat pemerintah desa secara sengaja maupun terencana, terutama menyangkut penyalahgunaan kewenangan terhadap penggunaan anggarannya.

Dengan kondisi tersebut, ia mengajak semua instansi teknis di daerah lebih serius melakukan pengawasan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dapat tercapai.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maluku Ismail Usemahu mengatakan, rakor tersebut dimanfaatkan untuk penandatanganan kesepakatan percepatan pertanggungjawaban dana desa tahun 2021 serta perencanaan tahun 2022 dengan pimpinan PMD dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

"Diharapkan dengan kesepakatan bersama serta perencanaan lebih awal, maka dana desa tahun depan sudah bisa dicairkan ke 1.198 desa di Maluku tepat waktu dan dimulai pada Januari 2022, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa," katanya.

Meski demikian, jumlah peserta rakor dibatasi karena mempertimbangkan kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan ketat, sehingga hanya dihadiri masing-masing perwakilan pimpinan Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, tenaga ahli serta Camat dan kepala desa dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

Penulis: Jimmy Ayal/ant
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!