Sekilas Info

Kejati Malut Akan Evaluasi Sejumlah Perkara Ditanganinya

Photo: Abdul Fatah/ant

satumalukuID - Kejaksaaan Tinggi (Kejati), Maluku Utara (Malut) akan terus mengevaluasi sejumlah perkara yang ditanganinya dan  perkara sudah memenuhi syarat tetap dilanjutkan dan sebaliknya kalau pun perkara tidak ada bukti akan dihentikan.

"Kita tetap optimis dan semangat dalam mengemban tugas, fungsi dan kewenangan yang dilaksanakan ," kata Kajati Malut, Dade Ruskandar di Ternate, Jumat.

Dia menyatakan, pihaknya setiap bulan melakukan evaluasi perkara yang lama dan tetap menjadi perhatian beberapa perkara lama yang belum selesai.

"Sekarang saya utarmakan evaluasi secara interen terutama bagi sumber daya manusia (SDM). Apalagi untuk masuk kerja harus tetap waktu, karena telah menggunakan absensi digital," ujarnya.

Harapan saya semoga dalam  pengawasan dan penegak disiplin bagi para penggak hukum yang bersih dan professional dan bada September 2021, ada perkara yang merugikan negara akan dilimpahkan ke Pengadilan.

Sebelumnya, terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan rumah ibadah di Desa Leleo Jaya, Kabupaten Halmahera Selatan, milik Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Malut tahun 2019 dan pihaknya tidak main-main dalam proses kasus ini setiap kasus yang dilaporkan dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebab, pekerjaan proyek pembangunan rumah ibadah Masjid Desa Leleo Jaya, Halmahera Selatan, dikerjakan dalam dua tahap, tahap pertama dikerjakan oleh CV Modern Maju Membangun tahun 2018 dengan biaya Rp804.492.000 dan tahap kedua dikerjakan CV Fikram Putra tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 784.298.000 yang bersumber dari APBD Malut.

Selain itu, Kejati Malut tenga menyelidiki kasus penggunaan dana Perusda Bahari Berkesan senilai Rp5 miliar yang dianggarkan melalui APBD tahun 2019. Kemudian anggaran tersebut dibagikan kepada tiga anak Perusda, yakni PT BPRS Bahari Berkesan dengan nilai Rp 2 miliar, PT Alga Kastela Rp 1,2 miliar dan Apotek Bahari Berkesan Rp 1,8 miliar.

Sedangkan, Kejati Malut memantau penyelidikan untuk korupsi anggaran kegiatan Haornas tahun 2018 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebesar Rp 2,8 miliar dan APBN sebesar Rp2,5 miliar ditangani Kejari Ternate.

Penulis: Abdul Fatah/ant
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!