Sekilas Info

KPID Hentikan Ijin Televisi Pemda Maluku, Ini Penyebabnya

satumalukuID/Husen Toisuta Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama.

satumalukuID- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku terpaksa menghentikan ijin Televisi (TV) milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Maluku.

Penghentian hak siar disebabkan karena Diskominfo Maluku belum membayar hak TV Kabel selama 8 bulan. Penyebab lainnya yaitu dari isi siaran yang tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian Channel Diskominfo tersebut.

Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama, menjelaskan, awal mula pendirian channel Diskominfo di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.

"Yang kita lakukan juga bahwa ketika masa pandemi Kominfo atas ijin pimpinan daerah bahwa harus punya channel sendiri sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan Covid-19 ini seperti apa," kata Mutiara kepada wartawan usai dikunjungi Anggota Komisi I DPRD Maluku di Kantor KPID Maluku, Senin (23/8/2021).

Terkait dengan keinginan tersebut, Mutiara mengaku KPID lalu memberikan rekomendasi agar Diskominfo memiliki channel sendiri di dalam TV Kabel. Pelanggan TV Kabel berjumlah 32.000.

"Mereka kemudian membuat Diskominfo Channel," kata dia.

Ternyata, lanjut Mutiara, setelah dilakukan pemantauan, KPID menemukan adanya tunggakan yang belum dibayar kepada TV Kabel selama 8 bulan. Padahal, setiap hari Diskominfo Channel terpantau bersiaran 24 jam.

"Yang kedua dari isi siaran, ternyata tidak ada produksi. Mereka menyiarkan berulang-ulang (konten lama)," heran Mutiara.

Bahkan, siaran yang ditayangkan merupakan konten dari Jakarta, bukan tentang Maluku. Padahal, Diskominfo Channel sendiri merupakan TV Pemda.

"Kan ini TV Pemda. Harusnya dia lebih banyak berisi tentang apapun kegiatan dari Pemda. Bahkan yang kami temukan dalam sehari hanya dua iklan layanan masyarakat. Itu pun dalam bentuk foto, bukan dalam bentuk visual," terangnya.

Sementara pada Channel Youtube Diskominfo Maluku sendiri, kata Tiara, sapaan Ketua KPID Maluku ini, hampir setiap hari ditemukan video baru.

"Hampir setiap hari ada video-video baru (di Channel Youtobe Diskominfo Channel). Nah ini kan berarti soal SDM dan pengelolaannya," terangnya.

"Satu tahun lebih, untuk sementara kami hentikan sampai mereka melakukan pelunasan. Kasihan teman-teman yang ada di situ mereka tidak bisa makan minum dengan sendirinya kalau tidak dibayar selama 8 bulan," tambah Tiara.

Ia berharap Diskominfo Channel dapat merubah programnya. "Masa orang lain (stasiun televisi) bisa bikin feature (berita kisah), dan tayangan bagus tentang Pulau Bayer, ini mereka hanya menampilkan foto dengan suara."

"Lalu berikutnya prodcast yang bisa diulang 7 kali. Sedangkan iklan layanan masyarakat pak Gubernur itu mereka hanya ulang dua kali. Padahal ini TV pemda. Sebenarnya kita mau publikasikan daerah kita atau publikasi siapa?," tanya dia.

Seharusnya, lanjut Tiara, tayangan 24 jam yang disiarkan Diskominfo Channel terkait Pemda Maluku tidak ada masalah, dari pada menggunakan tayangan-tayangan yang dibuat sejak tahun 2016 lalu.

"Tayangan 24 jam itu pak Gubernur mau bicara sepanjang itu kan tidak ada masalah, ini TV Pemda. Pemda mau bicara apa saja silahkan," terangnya.

"Nah kita lihat desa wisata itu kan kita punya 50, kenapa itu tidak masuk ke Diskominfo Channel? kenapa mereka harus menggunakan tayangan-tayangan dari 2016 dan diulang-ulang terus? termasuk tayangan bom bunuh diri," bebernya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!