Sekilas Info

Kasus Pengadaan Speed Boat di Dinas Perhubungan MBD, PH: Rp1,3 Miliar Kerugian Negara Telah Dikembalikan

Photo: Antara Ilustrasi

satumalukuID - Hendrik Lusikoy selaku penasihat hukum terdakwa tindak pidana dugaan korupsi anggaran pengadaan tiga unit speed boat pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar.

"Kerugian keuangan negara dalam perkara ini disebutkan mencapai Rp1,3 miliar tetapi klien kami sudah melakukan pengembalian," kata Hendrik,  di Ambon, Rabu.

Kemudian proses pengembaliannya telah dilakukan sejak Oktober 2017  dan pengawasan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Pihaknya juga sementara melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan praperadilan terhadap polisi dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon. Namun, perkara ini belum sempat diperiksa hakim tunggal karena bertepatan dengan hari libur nasional yakni 17 Agustus 2021.

Menurut dia, gugatan pra peradilan diajukan karena awalnya proyek pengadaan tiga unit speed boat ini menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku,  di mana terindikasi pengadaan barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi.

Setelah itu BPK memberikan dua opsi kepada Pemkab MBD, apakah dilakukan pengadaan ulang atau uangnya dikembalikan. Sesuai aturannya Pemkab MBD diberikan waktu empat bulan untuk melakukan pembenahan.

Bila dalam waktu yang ditentukan tidak dipenuhi Pemkab MBD, maka lembaga ini berhak mengeluarkan rekomendasi atau pun lewat DPRD Kabupaten setempat untuk diproses hukum lebih lanjut.

"Klien kami memilih opsi kedua yakni mengembalikan keuangan negara dan sudah dilakukan pada Oktober 2017. Namun,  penyidik kepolisian melakukan proses hukum dalam perkara ini berdasarkan laporan keuangan Pemkab MBD," ujar Hendrik.

Sehingga perkara ini masuk ranah hukum bukan karena adanya delik aduan dari pihak lain, namun berdasarkan laporan keuangan Pemkab MBD.

Baca Juga

error: Content is protected !!