Sekilas Info

DPRD Maluku Panggil Dirut RSUD Haulussy Pertanyakan Insentif Nakes

Photo: Daniel leonard Tim I Bidang Kesehatan COVID-19 DPRD Maluku akan memanggil Direktur RSUD Haulussy Ambon mempertanyakan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang harus direaliasi pada tanggal 17 Agustus 2021. (18/8/2021)

satumalukuID - DPRD Maluku mengagendakan pemanggilan Direktur RSUD dr. M. Haulussy Ambon untuk mempertanyakan realisasi pembayaran insentif kepada seluruh tenaga kesehatan (Nakes) yang terunda - tunda sejak awal hingga pertengahan 2021.

"Sudah ada komitmen kalau pembayaran insentif nakes ini harus direalisasikan pada 17 Agustus 2021 sebagai hadiah bagi mereka pada saat perayaan HUT kemerdekaan RI," kata Ketua Tim I Bidang Kesehatan COVID-19 DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, Rabu.

Komitmen antara DPRD dengan Dirut RSUD Haulussy ini dilakukan karena Mendagri menyoroti realisasi pembayaran insentif nakes di Maluku tidak terealisasi baik akibat mengalami penundaan berbulan-bulan karena berbagai alasan klasik.

Menurut dia, DPRD melalui tim I bidang kesehatan COVID-19 kemudian memanggil Dirut RSUD Haulussy, RSUD dr. Umarela Tulehu serta Dinas Kesehatan provinsi Maluku untuk melakukan rapat kerja.

"Sekarang sudah 18 Agustus 2021 dan kami belum mengetahui perkembangannya seperti apa. Maksudnya sudah ada realisasi pembayaran insentif nakes atau belum sehingga DPRD secepatnya memanggil Dirut RSUD Haulussy bersama Dinkes Provinsi Maluku untuk menanyakannya," tandas Melkianus.

Karena dalam rapat kerja DPRD akhir Juli 2021 dengan pihak RSUD dan Dinkes Provinsi Maluku , DPRD secara kelembagaan memutuskan pada 17 Agustus 2021 dilakukan pembayaran seluruh hak-hak para tenaga medis berupa intensif dari Januari hingga Juni 2021.

Dalam rapat tersebut, pihak manajemen RSUD dr. Ishak Umarella mengakui telah melakukan pembayaran insentif sejak Januari hingga April 2021, sementara RSUD Haulussy belum dilakukan sama sekali karena alasan klasik, yakni persoalan aplikasi.

"Harus dilakukan realisasi pembayaran insentif pada 17 Agustus 2021 sebagai hadiah bagi tenaga medis di momentum kemerdekaan RI, sehingga kami harus memanggil mereka untuk menanyakannya" tegas Melkianus.

Nantinya bila insentif enam bulan pada 2021 terbayarkan seluruhnya baru dibicarakan lagi soal jasa COVID-19 yang diverifikasi oleh BPJS Kesehatan maupun di Kementerian Kesehatan RI.

Baca Juga

error: Content is protected !!