Sekilas Info

Gugus Tugas COVID-19 Segera Evaluasi Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Photo: Dedhez Anggara/hp/ant Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar tatap muka hari pertama di SDN Margadadi 2, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/8/2021). Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka sekolah untuk proses belajar tatap muka dengan wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19 seperti kapasitas ruangan yang hanya diisi 50 persen dan jam belajar yang dibatasi selama empat jam.

satumalukuID - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon, Maluku, segera mengevaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Sekarang kita masuk zona oranye, kalau sesuai SKB empat menteri itu untuk zona seperti ini belum bisa dilakukan pembelajaran tatap muka bagi para murid di semua tingkatan sekolah," kata Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Ambon, Gustaf Latuheru di Ambon, Senin.

Menurut dia, kondisi untuk kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah itu minimal suatu daerah masuk zona kuning atau hijau, sehingga pemkot akan melakukan evaluasi rencana itu.

"Sekarang kita ikuti instruksi Menteri Dalam Negeri tentang posisi atau kedudukan Kota Ambon yang saat ini masih berada di level tiga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)," ujarnya.

"Jadi mulai pekan depan baru kita bisa melakukan evaluasi, jika kondisinya memungkinkan maka bisa dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas," katanya lagi.

Untuk program vaksinasi khusus bagi nakes untuk penyuntikan tahap tiga itu sudah jalan di masing-masing puskesmas dan diharapkan dalam waktu dekat bisa selesai, sama seperti pada penyuntikan tahap pertama.

Penyuntikan vaksin tahap ketiga untuk para tenaga kesehatan ini bukan menggunakan vaksin jenis Sinovac atau AstraZeneca, tetapi menggunakan vaksin Moderna yang memiliki dampak agar berbeda dengan jenis vaksin lainnya.

Karena itu penyuntikan terhadap para nakes juga dibagi, misalnya di satu puskesmas tidak semua nakes langsung divaksin tetapi hanya beberapa orang dan bertahap sehingga aktivitas layanan kesehatan kepda masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

"Mereka harus dilindungi karena nakes aman maka pelayanan kesehatan juga tetap berjalan baik, begitu pula dengan mereka yang bekerja di instansi kesehatan namun tergolong non nakes," kata Latuheru.

Baca Juga

error: Content is protected !!