Sekilas Info

Masyarakat Adat Minta Gubernur Maluku Buka Tambang Emas Gunung Botak

satumalukuID/Istimewa Ketua Adat Jhon Nurlatu yang didampingi Ketua LSM Parlemen Jalanan, Ruslan Arif Soamole, tampak sedang memasukan surat klarifikasi di Kantor Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (12/8/2021).

satumalukuID- Masyarakat adat di Kabupaten Buru datangi Kota Ambon. Mereka membawa surat klarifikasi terkait pernyataan mahasiswa tentang TNI Polri, sekaligus meminta ijin Gubernur untuk mengelola pertambangan emas Gunung Botak.

Surat Klarifikasi itu dibawakan oleh masyarakat melalui Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole, dan Kepala Adat, Jhon Nurlatu di Kodam XVI/Pattimura, Polda Maluku, dan Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (12/8/2021).

Kop Surat berperihal Klarifikasi dengan nomor Istimewa ini tertulis Petuanan Negeri Kaiely, Soar Pito Soar Pa, Adat Bersatu. Surat itu ditandatangani oleh sebanyak 41 tokoh adat di Kabupaten Buru.

"Kami tiba di Kota Ambon untuk membawa surat klarifikasi di Kodam, Polda dan kantor Gubernur Maluku. Sudah kami masukan tadi," kata Ketua LSM Parlemen Jalanan, Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole, kepada wartawan di Ambon.

Perwakilan masyarakat adat di Kabupaten Buru tampak memasukan surat klarifikasi di Kodam XVI/Pattimura.

Ruslan menjelaskan, surat yang dimasukan tersebut mengklarifikasikan pernyataan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang mereka lakukan beberapa waktu lalu.

"Kita ingin klarifikasi terkait aksi demo pada tiga pekan yang lalu yang menyatakan ada keterlibatan TNI dan Polri di Gunung Botak. Akan tetapi semua itu tidak benar, tidak ada satupun anggota TNI dan Polri yang melakukan pungli di Gunung Botak," kata Ruslan.

Baca juga; 2 Provokator Aksi Penghadangan di Kawasan Tambang Emas Gunung Botak Diamankan Polisi

Baca juga; Polres Buru Belum Bisa Berikan Jaminan Pasti Gunung Botak Sudah Dikosongkan Penambang Emas Ilegal

Pernyataan mahasiswa terkait adanya Pungutan Liar (Pungli) untuk membekengi aktivitas pertambangan emas di Gunung Botak, tambah Ruslan, merupakan fitnah.

"Karena secara fisik tidak ada pos pengamanan di sana. Kemudian di tengah pandemi Covid-19 ini regulasi dari pemerintah pusat masih tertunda," sebutnya.

Kalau pun ada aktivitas pertambangan emas di Gunung Botak, kata Ruslan, maka itu merupakan masyarakat adat setempat. Mereka terpaksa menambang karena kondisi pandemi Covid-19 yang menutup aktivitas masyarakat.

"Kalaupun ada yang melakukan aktivitas di Gunung Botak yaitu masyarakat adat seluruhnya. Mereka melakukan aktifitas (tambang) untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari hari. Tapi kalau disampaikan tentang pungli itu tidak benar. Itu perbuatan fitnah," tegasnya.

Ia meminta Kapolda Maluku untuk menangkap dan memproses hukum para oknum yang telah memfitnah institusi negara.

"Saya mau bilang kepada bapak Kapolda, orang-orang yang menyebarkan fitnah yang tidak benar terhadap institusi negara, harus ditangkap dan diproses secara hukum. Kalau tidak fitnah ini akan semakin besar, mungkin mereka akan bilang kalau TNI dan Polri menambang di atas (Gunung Botak)," pintanya.

Baca juga ; Aparat Gabungan Sisir Tambang Emas Gunung Botak di Pulau Buru

Baca juga ; 10 Bak Rendaman Emas Ilegal Kembali Ditemukan di Gunung Botak

Menyoal terkait bahaya penggunaan bahan kimia seperti Merkuri dan Sianida terhadap pencemaran lingkungan hidup, Ruslan mengaku warga adat menambang secara manual. Mereka tidak menggunakan metode rendaman atau tong.

"Kami pastikan itu (pakai bahan kimia) tidak ada. Masyarakat adat melarang dan kalau pun ada pasti akan ditangkap. Yang gunakan bahan kimia itu mereka yang memakai metode rendaman dan tong. Dan mereka ini berasal dari luar, bukan masyarakat adat," kata dia.

Untuk diketahui, surat klarifikasi yang dimasukan masyarakat adat itu ditandatangani para tokoh adat dari Soar Pito (Datarang Tinggi) dan Soar Pa (Dataran Rendah), yaitu Hinolong Baman, Matatemun, Kapsodin Waehidi, Matlea Giwagi dan Matlea Latbual.

Adapun isi surat yang dimasukan berisi tiga poin penting yaitu:

1. Informasi terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri di wilayah Gunung Botak berupa pungli dari pekerja tambang ilegal tidak pernah ada atau tidak benar.

2. Kami masyarakat adat meminta kepada bapak Gubernur untuk dapat merealisasikan wilayah gunung botak sesuai dengan undang-undang pertambangan yang berlaku agar harapan hidup kami masyarakat adat bisa terwujud.

3. Apabila bapak Gubernur belum dapat mewujudkan wilayah Gunung Botak sesuai dengan undang-undang pertambangan, maka kami masyarakat adat memohon agar kiranya kami masyarakat adat dapat bekerja secara kearifan lokal di wilayah tanah adat kami Gunung Botak.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!