Sekilas Info

Ferry Tanaya Bebas Murni, PH: Penyidik Kejati Maluku Terkesan Paksakan Kehendak

satumalukuID/Husen Toisuta Suasana sidang putusan Ferry Tanaya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG Namlea, Kabupaten Buru di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (6/8/2021).

satumalukuID- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon menyatakan Ferry Tanaya bebas murni. Ia tidak bersalah. Penasehat Hukum (PH), Henry Lusikooy, SH, M.Hum, menilai penyidik Kejati Maluku terkesan memaksakan kehendak untuk memperkarakan terdakwa.

Sidang pembacaan putusan Ferry Tanaya, Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, geger di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (6/8/2021).

Pasalnya, putusan Majelis Hakim yang diketuai Pasti Tarigan, didampingi dua anggotanya; Felix Wuisan dan Jefry Sinaga, telah mementahkan semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

"Mengadili, menyatakan saudara Ferry Tanaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer maupun subsider," baca Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan dalam amar putusannya.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum."

"Memerintahkan penuntut umum segera membebaskan Terdakwa saudara Ferry Tanaya dari tahanan sementara."

"Merehabilitasi harkat dan martabat dalam kedudukan dan kemampuan seperti sedia kala," lanjutnya.

Sebelum sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku, Achmad Attamimi. "Cukup yang mulia," kata Achmad, sembari mengaku kepada wartawan pihaknya masih diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyatakan Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi putusan Majelis Hakim, Henry Lusikooy, Penasehat Hukum Ferry Tanaya, mengaku ketidakpuasan masyarakat datang dari berbagai kalangan atas tuduhan dakwaan penyidik Kejati Maluku kepada kliennya.

"Bahwa tuduhan terhadap FT (Fery Tanaya) sebagai pelaku tindak pidana korupsi terjawab sudah melalui putusan Majelis Hakim PN (Pengadilan Negeri) Ambon yang menyidangkan perkara tersebut pada hari ini," kata dia.

Meski PN Ambon telah memutuskan Ferry Tanaya bebas murni, namun Henry menilai masyarakat tetap saja menyayangkan sikap dan tindakan pihak penyidik Kejati Maluku.

"Penyidik Kejati Maluku terkesan memaksakan kehendaknya untuk memperkarakan saudara FT padahal sejak awal telah nampak banyak kejanggalan," ungkapnya.

Henry mengaku masyarakat saat ini menunggu babak baru. Ferry Tanaya sebagai orang yang terzolimi diharapkan dapat melakukan upaya hukum terhadap institusi penegak hukum yang telah bertindak sewenang-wenang.

"Ini agar dengan persoalan hukum tidak terdapat lagi FT-FT baru dalam proses penegakan hukum di provinsi Maluku bahkan di Indonesia," katanya.

Selain itu, tambah Henry, masyarakat juga menyayangkan sikap Kajati Maluku, Rorogo Zega (Saat ini sudah bertugas di Kejagung) yang begitu getol dalam perkara tersebut.

"Bila beliau ada (masih jabat Kajati) maka setidaknya beliau bisa melihat sendiri hasil karyanya selama menjabat sebagai Kajati Maluku," tandasnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, menepis tudingan yang dilayangkan PH Ferry Tanaya tersebut.

"Bukan dipaksakan ya, saya luruskan, itu karena ada fakta, ada bukti yang mengarah ke kedua terdakwa ini. Kalau tidak ditemukan bukti atau fakta tidak mungkin Kejaksaan Tinggi akan ini (proses hukum) hingga ke Pengadilan," katanya.

Menurutnya, putusan atau pandangan hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum merupakan hal yang biasa.

"Artinya begini, perbedaan pendapat antara penuntut umum dan Hakim itu biasa. Tapi ini kan masih pengadilan tingkat pertama," katanya.

Upaya hukum lanjutan, kata dia, akan dilakukan Kejati Maluku. Sebab, hal itu sudah diatur dalam undang-undang yang memberikan hak bagi semua pihak.

Menurutnya, dalam undang-undang mengatur setiap pihak baik penuntut umum atau terdakwa bisa melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan yang dirasa belum memuaskan.

"Ibaratnya apabila ada yang tidak merasa puas, ya silahkan melakukan upaya hukum."

"Iya pasti akan dinyatakan upaya hukum lanjutan dalam hal ini Kasasi," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!