Sekilas Info

Masalah Komunikasi dan Koordinasi Penting untuk Lawan Covid-19 di Maluku

satumalukuID - Masalah komunikasi dan kordinasi antar pihak terutama di kalangan pengambil kebijakan kesehatan di Maluku untuk tangani dan lawan wabah virus Corona (Covid 19), haruslah jangan disepelekan namun mesti diutamakan.

Hal itu disampaikan pengamat masalah kesehatan di Maluku, dr Thommy Adoe SpA.K terkait pernyataan Plt Kadinkes Maluku dr Zulkarnain yang ditujukan pada pihak RSUD Dr M. Haulusy Ambon terkait data tenaga kesehatan (nakes), Kamis (5/8/2021).

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban  jiwa seharusnya menjadi fokus utama pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon,  untuk memikirkan cara terbaik bagaimana mengurangi dan bahkan memutus mata rantai penyebarannya di wilayah ini.

"Artinya, kedua pihak harus saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah pelayanan Covid-19 dan upaya mendorong peningkatan semangat juang para tenaga kesehatan (nakes). Sehingga bisa keluar dari wabah yang telah menguras sumberdaya tersedia dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antara Dinkes dan RSUD. Tetapi yang terjadi justru tidak seperti yang diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan di Maluku," ungkap Dokter Anak dan Konsultan Neonatologi RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini.

Karena itu, dr Thommy menyesalkan munculnya benturan komunikasi birokrasi yang  ’’tidak terpuji” dari pribadi dan pemangku jabatan di Dinkes Maluku terhadap manajemen RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit tertua  dan kebanggaan orang Maluku.

Untuk diketahui, RSUD dr Melkianus Haulussy direncanakan pembangunan pada 1946, namun baru selesai dan diresmikan pada 3 Maret 1954 di masa pemerintahan Gubernur pertama Johanis Latuharhary.

Dikatakan, gotong royong, kerja sama dan baku sayang yang harus ditunjukan tidak tercermin dari (Plt Kadinkes Maluku dan pihak RSUD dr M. Haulussy. Pernyataan Plt Kadinkes Maluku yang sepihak menuding pihak RSUD dengan kata ’’rakus’’ yang tak berdasar terkait data penerimaan insentif nakes RSUD sangat disesalkan.

Mengapa demikian? Sebab, tugas Plt Kadinkes Maluku seharusnya mengayomi dan menjadi contoh bagi orang lain malahan menuding dengan mengumbar ke publik yang menggambarkan arogansi dan pernyaaan tendesius. Permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan mufakat tak mampu diwujudkan.

Permasalahan kian membesar dan akhirnya mengganggu di saat semua pihak tengah berkonsentrasi pada penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi. Sungguh fenomena yang patut disesalkan dan direnungkan bersama.

Dr Thommy mengatakan, mestinya pokok permasalahannya hanya tentang data yang belum terkumpul. Jelas disini adanya miskomunikasi yang terjadi di antara pihak dinas terkait dengan pihak RSUD sehingga menyebabkan tuduhan tersebut terjadi.

"Tuduhan itu tidak serta merta akan tuntas secepatnya. Apalagi tudingan itu sudah dipublikasikan melalui media massa mainstream maupun media online. Masyarakat Maluku akan bertanya ada apa dengan kedua lembaga di garis depan penanganan Covid-19  di Maluku?," ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya Plt Kadinkes Maluku bisa lebih bijak mengekspresikan emosi, ekspresi dan persepsi yang positif dalam menyelesaikan suatu permasalahan antarlembaga terkait dan bukan sebaliknya justru menunjukan sikap arogansi dari seorang petinggi atau bisa juga  diartikan menjadi momentum pamer kekuasaan?

"Beta berharap. Soal pendekatan komunikasi dan kordinasi diutamakanlah. Semua problem akan teratasi dengan pendekatan baik-baik. Jangan emosional. Harus lebih arif dan belajar saling menghargai," harapnya. (SM-05)

Penulis: SM-05
Editor:NOVI PINONTOAN

Baca Juga

error: Content is protected !!