Sekilas Info

Polemik Plh Sekda Maluku, Wagub: Kalaupun Diganti Bukan Untuk Tujuan Politik

satumalukuID/Husen Tosiuta Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (tengah) memberikan klarifikasi terkait persoalan Sekda Maluku di Lobi Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (21/7/2021).

satumalukuID- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku memberikan klarifikasi terhadap persoalan Sekretaris Daerah (Sekda), Kasrul Selang. Katanya, Kasrul yang dikabarkan diganti karena sakit ternyata tidak benar. Ia akan kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila sudah sembuh total. Benarkah?

Pasalnya, penunjukan Kepala Dinas Kehutanan, Sadli Ie untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekda masih terasa aneh. Sebab, saat itu Sekda diketahui sudah sembuh dan bahkan telah menjalankan tugasnya usai sembuh dari Covid-19.

Kepada wartawan di Lobi Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (21/7/2021), Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, mengaku perlu memberikan klarifikasi terkait penunjukan Plh tersebut agar tidak menimbulkan opini liar di tengah masyarakat.

"Kalaupun saat ini maupun dalam waktu yang akan datang terjadi pergeseran bahkan pergantian jabatan struktural pada berbagai jenjang eselonisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah semata-mata bertujuan untuk mencapai sebuah kemajuan demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk tujuan politik," tegasnya.

Menurutnya, jabatan struktural mulai dari Sekda sampai ke bawah dalam lingkup birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi adalah Aparat Sipil Negara (ASN) yang dapat digerakan untuk mencapai tujuan.

"Jabatan adalah bukan hak tetapi amanah atau kepercayaan sehingga mutasi promosi adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Keputusan tersebut (penunjukan Plh) dipertimbangkan untuk dilakukan karena Sekda Maluku Kasrul Selang beberapa hari yang lalu terpapar Covid-19," katanya.

Menurut Barnabas, Gubernur merasa perlu mempertimbangkan untuk sementara membiarkan Sekda Maluku melakukan pemulihan kesehatan secara total. Dan sesuai aturan, kurang dari 15 hari kerja dapat diangkat atau ditunjuk pelaksana harian.

"Kebijakan yang diambil oleh Gubernur adalah mempertimbangkan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan yang efisien dan efektif demi kelancaran pelayanan kepada publik atau masyarakat," ungkapnya.

Ia mengaku, keputusan penunjukan Plh Sekda sudah dilaksanakan berlandaskan aturan. Sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Gubernur sebagai penjabat pembina kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian ASN di instansi pemerintahan.

Selain itu, sesuai Pasal 214 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jika seorang Sekda Provinsi berhalangan melaksanakan tugas, maka tugasnya dilaksanakan pejabat yang oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kepala Daerah menunjuk Plh apabila Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja, pasal 4 huruf (a) Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2018 tentang pejabat sekda," tambahnya.

Ia mengaku, kepala daerah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Hak tersebut antara lain menunjuk Plh atau Pelaksana Tugas Sementara (Pgs) apabila pejabat divinitif berhalangan. Ini sesuai UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

"Pengangkatan, pemberhentian dan atau pergantian Sekda tentu akan didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun demikian, hal itu adalah kewenangan mutlak kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian kepada Presiden melalui Mendagri," tegasnya.

Mantan Bupati Maluku Barat Daya ini mengaku Sekda bukan jabatan politik, namun jabatan struktural yang tidak lazim dijabat oleh ASN dalam dunia birokrasi.

Selain itu, jabatan Sekda juga sama dengan jabatan strutural lainnya dalam lingkup Pemda Provinsi. Perbedaannya adalah hanya berada pada jenjang eselonisasi.

"Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi dijadikan sebagai konsumsi publik. Mestinya kita dapat memahami apa tujuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," pintanya.

Ia menyebutkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara politik untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan itu dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, sehingga memberikan peluang turut sertanya masyarakat dalam mekanisme penyelenggaran pemerintahan.

"Secara formal dan konstitusional (tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah) adalah untuk menjalankan amanat UUD 1945," ujarnya.

Secara operasional, lanjut Barnabas, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melancarkan pelaksanaan pembangunan.

Secara administratif, pemerintahan adalah untuk lebih memperlancar pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka goodgovermance atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Olehnya itu, lanjut dia, secara umum tugas dan fungsi Sekda, adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta dapat memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi.

Tugas dan fungsi Sekda berada pada posisi poros sebagai lokomotif untuk menggerakan semua sub sistem menjadi sistem yang utuh dan kuat. Ini agar dapat bergerak maju dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Seorang Sekda harus dapat memberikan rasa percaya kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap tugas dan fungsi koordinasi yang dapat memungkinkan visi dan misi pembangunan bisa tercapai," katanya.

Atas nama Pemda Maluku, Barnabas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika berbagai kebijakan maupun program pembangunan yang telah dilaksanakan belum maksimal atau memenuhi seluruh harapan masyarakat.

"Kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan masukan bahkan kritikan sekalipun. Kami merasa itu baik dalam hazanah pengelolaan pemerintahan yang lebih baik ke depan," tandasnya.

Lantas apakah Sekda Maluku akan kembali bertugas seperti biasa jika kondisi kesehatannya mulai dinyatakan pulih, Barnabas membenarkannya.

"Iya kan (Kalau Sekda sudah sembuh dapat menjalankan tugasnya)," kata Barnabas menjawab pertanyaan awak media.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!