Sekilas Info

HMI, PMII, IMM dan GMNI Desak Kejaksaan dan Polisi Usut Dana Pinjaman Pemprov Maluku senilai 700 M

satumalukuID/Husen Toisuta Puluhan mahasiswa dari Aliansi OKP Kota Ambon melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon, Selasa (15/6/2021).

satumalukuID- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi OKP Kota Ambon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Selasa (15/6/2021).

Aliansi OKP terdiri dari HMI, PMII, IMM dan GMNI. Mereka mendesak Kejati dan Polda Maluku untuk mengusut aliran dana pinjaman Pemprov Maluku dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI)  sebesar 700 miliar yang diduga bermasalah.

"Pinjaman 700 miliar itu untuk memulihkan perekonomian. Kemana uang itu, Maluku masih termiskin saat ini," teriak salah satu orator di depan Kantor Kejati Maluku.

Orator tersebut menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, Maluku hingga saat ini masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

"Data BPS tahun 2020 menempatkan Maluku di urutan 4 paling bawah sebagai daerah termiskin," katanya.

Senada, orator lainnya juga mempertanyakan dana ratusan miliar rupiah yang dipinjam di luar regulasi.

"700 miliar itu untuk pemulihan ekonomi bukan untuk kepentingan pribadi. Banyak proyek dari anggaran dana pinjaman 700 miliar yang juga diduga bermasalah," sebutnya.

Selain dana pinjaman ratusan miliar, para pendemo juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut pengadaan mobil dinas bekas sebanyak 4 buah pada Pemerintah Provinsi Maluku.

Berikut sejumlah poin tuntutan yang dibacakan Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw, dihadapan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba.

1. Kami mendesak Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk serius menyelidiki Gubernur Maluku terkait pengadaan mobil dinas 4 buah.

2. Kami mendesak Gubernur Maluku untuk transparansi soal pinjaman 700 M dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).

3. Kami mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk serius dalam mengawal aspirasi masyarakat di 11 kabupaten kota dan tegas dalam mengawal proyek2 yang mangkrak yang bersumber dari dana 700 M pinjaman dari PT SMI.

4. Kami mendesak dinas PU provinsi Maluku untuk transparansi soal dana proyek trotoar dan drainase kota Ambon, proyek air bersih di Haruku, proyek jalan Waesala SBB yang mangkrak.

5. Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Dinas PU, DPRD, untuk segera mengevaluasi kontraktor kontraktor yang menangani dana 700 M dari SMI yang bermasalah.

6. Kami mendesak Gubernur Maluku untuk tidak menekan kebebasan media pers untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Burhanudin mengancam bila tuntutan yang disampaikan tersebut tidak terakomodir maka pihaknya akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk kembali melakukan aksi lanjutan.

Menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa, Kasipenkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengaku menerima aspirasi mereka untuk disampaikan kepada pimpinan Kejati Maluku.

"Kami berterima kasih kepada kawan-kawan telah mengawal berbagai persoalan pembangunan di Maluku," pungkasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!