Sekilas Info

Cegah Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Kanwil Kemenkumham Maluku Gelar Desiminasi

satumalukuID/Istimewa

satumalukuID– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Maluku, menggelar kegiatan desiminasi kebijakan mengenai pelaporan pemilik manfaat korporasi (Beneficial Ownership) di Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (9/6/2021) ini untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan kelompok terorisme.

Desiminasi resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kemenkumham Maluku, Christina Hiskya. Ia didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Rapin Rumakat.

Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber dari perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, Hariono. Peserta kagiatan desiminasi berjumlah 50 orang yang berasal dari Notaris, instansi terkait, Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku dalam sambutannya yang diwakilkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Christina Hiskya, mengatakan, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, kata dia, dilakukan untuk mencegah dan memberantas TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Christina menyebutkan, selama dalam pengawasan apabila korporasi ditemukan tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan selama 14 hari bisa berakibat pada pemblokiran terhadap akses korporasi oleh menteri atau memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang yang menerbitkan izin untuk melakukan penundaan, pencabutan, atau pembatalan izin usaha Korporasi.

"Berdasarkan ketentuan tersebut Korporasi mempunyai kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi melalui penetapan pemilik manfaat dari korporasi tersebut, sementara Notaris memiliki peran yang sangat strategis dengan menjadi garda terdepan dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!