Sekilas Info

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ambon dan Dua Rekannya Jadi Tersangka Korupsi Anggaran BBM

satumalukuID/Husen Toisuta Kajari Ambon, Dian Frits Nalle (tengah) saat memberikan keterangan pers di aula Kantor Kejari, Kota Ambon, Senin (7/6/2021).

satumalukuID- Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon, LI, bersama dua rekannya masing-masing MYT dan RMS, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas, termasuk truk sampah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle, mengungkapkan, ketiga tersangka resmi ditetapkan pada 27 Mei 2021. LI berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MYT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan RMS merupakan pihak swasta, manager salah satu SPBU di Ambon.

"Berdasarkan keputusan ekspose bersama, kita menetapkan tiga tersangka. Pertama LI sebagai KPA, MYT sebagai PPK dan RMS pihak swasta, itu manager SPBU," kata Frits kepada wartawan di aula Kejari Ambon, Senin (7/6/2021).

Frits mengaku baru menyampaikan penetapan tersangka kepada publik sejak ditetapkan pada 27 Mei 2021 lalu, karena pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan saksi, dan berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

"Karena masih memeriksa para saksi dan berkoordinasi dengan BPKP, maka rilis penetapan tersangka ini kami melihat momen dan waktu, dan baru hari ini kami sampaikan," katanya.

Baca juga; Kasus Korupsi Dinas LHP Kota Ambon, Tersangka Baru Diumumkan Pekan Depan

Ia menyebutkan, dugaan penyimpangan anggaran terjadi pada PAGU Anggaran Tahun 2019 yang ditetapkan di Dinas LHP sebesar Rp.5.633.357.524.

"Dari hasil penyelidikan dan penetapan tersangka ini diduga terjadi penyimpangan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.1 miliar sekian," terangnya.

Tak sampai di situ saja, Frits mengaku pihaknya saat ini juga masih melakukan penyelidikan anggaran serupa di tahun 2020.

"Ini tahun 2019, dalam penyidikan nanti akan berkembang untuk tahun 2020. Dan nanti rilis berikut akan kami sampaikan lagi," ujarnya.

Para tersangka dijerat menggunakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan terhadap tersangka RMS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 55, dan Pasal 56.

"Jadi ada peran-peran yang kita tujukan kepada yang bersangkutan," jelasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!