Sekilas Info

Richard Rahakbauw Minta Maaf, AJI Ambon dan IJTI Maluku; Mestinya Libatkan Korban dan Media Tempatnya Bekerja

satumalukuID/Istimewa

satumalukuID- Richard Rahakbauw, anggota DPRD Maluku sudah meminta maaf kepada sejumlah media dalam jumpa pers di ruang komisi III, Kantor DPRD Maluku, Kota Ambon, Sabtu (5/6/2021). Namun AJI Kota Ambon dan IJTI Pengda Maluku menilai permintaan maaf itu mestinya menghadirkan korban dan perusahaan media tempatnya bekerja.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Pengda Maluku menilai permintaan maaf yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw kepada Jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy, juga sangat tidak adil.

Pasalnya, permintaan maaf atas tindakan intimidasi hingga berujung pada penghapusan paksa video hasil liputan korban di ruang rapat komisi III, Jumat (4/6/2021) lalu tidak disampaikan langsung dengan menghadirkan korban maupun perusahan media tempat dia bekerja. Termasuk dengan organisasi profesi yang sudah melakukan advokasi persoalan tersebut.

"Kami menghargai upaya itu, namun Ini tidak fair (tidak adil), seharusnya konstituen dewan pers juga dilibatkan, seperti AJI Ambon dan IJTI Pengda Maluku," kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Ambon, Nurdin Tubaka, Minggu (6/6/2021).

Menurutnya, tindakan membentak dan kemudian memaksa jurnalis menghapus rekaman video tidak lagi menjadi persoalan individu ataupun perusahaan media yang bersangkutan. Melainkan sudah menjadi persoalan bersama karena tindakan tersebut telah melecehkan profesi jurnalis.

"Sudah melanggar UU Pers nomor 40 Tahun 1999. AJI Indonesia pun akan mengambil sikap atas persoalan ini," tegas Jurnalis Mongabay.com itu.

Hal serupa juga disampaikan Koordinator Divisi Advokasi dan Humas IJTI Pengda Maluku, Jaya Barends. Ia mengaku pokok persoalan adalah tindakan intimidasi, berupa bentakan hingga mendesak penghapusan rekaman video rekaman. Dan itu dilakukan saat rapat terbuka yang jelas keberadaan wartawan diketahui oleh peserta rapat.

Di sisi lain, Jaya juga mempertanyakan interupsi anggota DPRD Ayu Hasanusi yang tidak menginginkan jurnalis merekam video pemaparan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Muhammad Marasabessy dalam rapat pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 itu.

"Apa yang disembunyikan dari publik," kata Jaya merasa heran.

Jaya juga menyesalkan sikap kedua anggota DPRD itu karena tidak menunjukan layaknya wakil rakyat.

"Dia sebagai pejabat publik harus mampu menjaga etika, ettitude," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!