Sekilas Info

Lagi, Laporan Keuangan Pemda Maluku di Tahun 2020 Dapat Opini WTP dari BPK RI

Dari Kiri; Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Sekretaris Daerah Kasrul Selang.

satumalukuID- Selama dua tahun berturut-turut atau sejak 2019-2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku.

Opini WTP atas LKPD Maluku Tahun 2020, kali ini disampaikan Auditorat Keuangan Negara VI, Dori Santoso, dalam rapat Paripurna yang berlangsung secara virtual dari Kantor DPRD Maluku, Kota Ambon, Rabu (2/6/2021).

Rapat Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury. Diikuti Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno, Sekretaris Daerah Kasrul Selang dan pimpinan OPD terkait lainnya dari kediaman Gubernur di Poka, Kota Ambon.

Terkait opini WTP tersebut, Gubernur dalam sambutannya mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara dan UU Nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya, Pemda Maluku telah memenuhi kewajibannya, menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2020 kepada BPK RI perwakilan Maluku untuk dilakukan audit.

"Kita ketahui bersama bahwa diberlakukannya pembatasan interaksi dalam pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan tahun ini, tidak mengurangi sikap integritas dan independensi dari para auditor, hingga dapat melewati semua keterbatasan itu," katanya.

Pada kesempatan itu, Murad menyampaikan apresiasi terhadap BPK RI atas pemberian opini WTP selama dua tahun berturut-turut. Ini tentunya mempunyai dua makna. Pertama, menjadi tantangan pemerintah untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan lagi penyajian laporan keuangan maupun tata kelolanya. Kedua, menjadi motivasi agar pemerintah bekerja lebih semangat dalam proses pembangunan.

"Selanjutnya kami memohon maaf, jika selama proses audit, mulai dari entry meeting maupun exit meeting hingga penyerahan hasil audit, terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati bapak dan ibu serta saudara sekalian," imbuhnya.

Atas nama Pemda dan seluruh masyarakat Maluku, Murad juga menyampaikan terima kasih kepada Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santoso, yang di tengah kepadatan tugasnya, masih bisa menyempatkan diri menghadiri virtual meeting rapat paripurna. Ucapan serupa juga disampaikan kepada DPRD Maluku yang selalu melakukan pengawasan selama pelaksanaan APBD Maluku tahun anggaran 2020. Juga kepada Perwakilan BPK RI Maluku, yang penuh semangat dan kerja keras menyelesaikan seluruh proses audit ini dengan baik.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup provinsi Maluku, yang telah melaksanakan APBD tahun anggaran 2020 dengan penuh rasa tanggungjawab.

"Kami sangat bangga, dan menyambutnya sebagai prestasi bersama, untuk Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan," ucapnya.

Sementara itu, Auditorat Keuangan Negara VI, Dori Santoso, menjelaskan, sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI Perwakilan Maluku telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020.

Menurutnya, pemeriksaan keuangan dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

Atas dasar itu, BPK menyimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPD Tahun 2020.

"Dengan demikian BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas LKPD Provinsi Maluku Tahun 2020," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!