Sekilas Info

Satgas Covid-19 di Daerah Diminta Optimalkan Peran Posko Terkait Karantina Mandiri Pelaku Perjalanan

satumalukuID/Dok. KPCPEN Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

satumalukuID - Agar karantina mandiri pelaku perjalanan antar batas daerah selama lebaran dan libur Idul Fitri berjalan efektif, maka Satgas COVID-19 di daerah setempat diminta mengoptimalisasi peran pos komando (posko) COVID-19 pada tempat tinggal yang bersangkutan.

Permintaan tersebut disampakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (18/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku menuturkan, posko akan bertugas mendata, melaporkan dan memastikan seluruh pelaku perjalanan melakukan karantina mandiri. Fasilitas kesehatan terdekat juga harus dikoordinasikan agar jika ada kasus positif COVID-19 dapat dilakukan penanganan.

Dia juga meminta kesadaran masyarakat yang merasa melakukan mudik ke kampung halaman pada lebaran tahun ini, untuk melakukan karantina mandiri setelah pulang ke domisili tempat tinggalnya. Karantina mandiri ini dilakukan selama 5 x 24 jam.

"Karantina ini merupakan hal yang penting dan harus dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19 kepada orang-orang terdekat," tandas Wiku.

Di sisi lain, dia juga menyebutkan, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam mengendalikan kasus yang ada di daerahnya masing-masing. Dikarenakan karakteristik masyarakat Indonesia dengan wilayah kepulauan dan memiliki kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia.

“Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari daerah agar mengimplementasikan kebijakan penanganan COVID-19, yang sudah ditentukan pemerintah pusat,” tandasnya.

Dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan otonomi daerah, kata Wiku, peran pemda sangat penting. Karena pemda merupakan bagian dari Satgas Covid-19 di daerah, dan keberhasilan penanganan COVID-19 ditentukan satgas daerah bersama jajaran pemda.

Sedangkan untuk peran satgas daerah sendiri, lanjut Wiku, telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/5184/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati walikota.

“Dalam aturan tersebut memberikan otoritas bagi pemda, untuk melakukan langkah mitigasi sesuai karakter geografis dan sosial kemasyarakatan serta budaya,” terangnya.

Hal ini, menurut Wiku, tidak terlepas dari keunikan yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu dirinya meminta kepada satgas dan pemerintah daerah untuk dapat menjalankan kewenangan ini dengan baik agar kasus COVID-19 di daerah dapat ditekan.

Dia mengingatkan, masyarakat juga memiliki peran penting mendukung upaya penanganan pemerintah, dengan cara mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan termasuk menjalankan skenario pengendalian sesuai zonasi RT di wilayah masing-masing.

“Kepatuhan masyarakat merupakan bentuk kontribusi yang penting terhadap efektivitas penanganan yang dilakukan pemerintah,” katanya mengingatkan.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!