Sekilas Info

Korupsi PLTMG Namlea: Erfpacht Hanya 1,8 Hektar, Sisanya Ferry Tanaya Diduga Jual Lahan Orang

satumalukuID/Istimewa Proyek pembangunan PLTMG 10 MV yang mandek di Namlea, Kabupaten Buru.

satumalukuID- Banyak praktisi hukum menyoroti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) 10 MV seluas 4,8 hektar lebih di Namlea, Kabupaten Buru.

Para praktisi hukum ini tampak membela terdakwa Ferry Tanaya, pengusaha ternama dari Namlea. Mereka seakan membenarkan apa yang diperbuat Ferry yakni menjual lahan erfpacht tidak bertentangan dengan hukum.

Menyikapi polemik itu, Moch Mukadar, angkat bicara. Pemilik lahan seluas lebih dari 3 hektar ini mengaku Ferry Tanaya tak hanya menjual lahan erfpacht seluas 1,8 hektar saja, namun turut menggadaikan lahannya untuk pendirian PLTMG tersebut.

"Beta (Saya) lihat dong praktisi hukum punya tanggapan. Sebenarnya tidak begitu. Benar itu erfpacht, tapi itu sebagian kecil saja 18.000 meter persegi sekian (1,8 hektar) yang milik erfpacht. Sedangkan 30.000 sekian (3 hektar lebih) itu beta dan petuanan Lilialy punya. Ini sesuai dengan hasil survey ke lapangan," tegas Moch Mukadar melalui telepon genggamnya kepada satumaluku.id, Senin (17/5/2021).

Dalam proses penjualan lahan erfpacht tersebut, Moch Mukadar mengaku terjadi dua kali tahapan pengukuran. Pertama, yakni yang tertera di dalam erfpacht atau 1,8 hektar, dan kedua adalah miliknya seluas 3 hektar sekian.

"Jadi dalam pengukuran untuk penjualan itu dua tahap. Tahap pertama itu erfpacht benar. Tapi karena tanah itu strukturnya pasir, maka dicari tanah yang di atas batu. Pengukuran tahap ke dua ini yang salah. Ini beta punya semua," sebutnya.

Saat pengukuran tahap kedua, Moch Mukadar dan petuanan Lilialy melakukan penghadangan. Ferry Tanaya kemudian melakukan gugatan tahun 2016 silam. Mirisnya, saat sedang menggugat, Ferry sudah melakukan penjualan kepada PLN UIP Maluku.

Dalam gugatannya, Ferry kerap mengalami kekalahan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, bahkan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung TUN serta PK Perdata di MA yang di tolak pada tanggal 30 Mei 2017.

Kekalahan Ferry Tanaya juga berdasarkan putusan PTUN Makassar No: 94/B/2014, putusan Kasasi MA No 70 K/TUN/2015, putusan MA No 937 K/PDT/2015 putusan PK MA No 184/PK/PDT/2017, dan putusan MA No: 761/K/PDT/2017.

"Kalau menurut Talim Wamnebo yang menyatakan Kejaksaan mencari-cari alasan, maka sebenarnya Talim itu juga harus bertanggungjawab. Sebab, dirinya juga terlibat dalam pengukuran tanah tersebut," katanya.

Moch Mukadar mendesak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Talim Wamnebo, mantan Kepala Desa Namlea yang merupakan orang kepercayaan dari Ferry Tanaya. Sebab, yang bersangkutan diyakini berperan penting dalam kasus jual beli tersebut. Sementara Ferry Tanaya tinggal menandatangani dokumen surat.

"Itu Talim Wamnebo yang harus dimintai pertanggungjawaban karena dia yang berperan menentukan lokasi, mengukur tanah itu sampai terjadi penjualan. Ferry itu sebenarnya tidak mengetahui lokasi itu. Yang tahu adalah Talim Wamnebo. Dia yang tunju di mana, dan ukur di mana itu Talim. Ferry hanya tinggal tandatangan surat. Dan itu beta bisa buktikan," terangnya.

Terkait kepemilikan erfpacht yang dibeli dari Belanda, Moch Mukadar mengaku pernyataan tersebut adalah keliru. Sebab, yang namanya erfpacht tidak bisa dibeli, tapi disewakan.

"Kalau ada yang mengatakan Wakano beli tanah dari Belanda itu salah. Karena Erfphact itu sewa, kontrak. Erfpacht itu bukan hak milik, bukan beli," jelasnya.

Menurutnya, erfpacht tahun 1938 yang didapat Ferry Tanaya dari keluarga Wakano, tidak dibeli dari Belanda. Belanda hanya memberikan kepada keluarga Wakano dengan sistem sewa. Di mana, kewajiban Wakano yaitu membayar pajak.

Lebih lanjut dikatakan, saat erfpacht itu berada di tangan Ferry Tanaya, massa sewanya sudah berakhir. Harusnya, kata Mukadar, tanah itu dikembalikan kepada negara atau petuanan Lilialy. Sebab, tanah itu diambil Belanda dari pemerintahan Lilialy.

"Hanya ada dua saja, apakah tanah itu mau disebutkan tanah negara atau masuk tanah petuanan Lilialy. Kalau bukan haknya dikembalikan ke negara, berarti haknya jatuh ke petuanan Lilialy. Sebenarnya dia harus kembali ke petuanan Lilialy bukan ke negara," katanya lagi.

Menurut Mukadar, tanah erfpacht tersebut semestinya dikembalikan ke petuanan Lilialy, lantaran Keluarga Wakano belum mengkonversinya ke hukum Indonesia.

"Kalau Wakano sudah konversi ke hukum Indonesia itu berarti negara punya hak, karena negara sudah berikan keputusan," jelasnya.

Oleh karenanya, Mukadar mengaku tanah yang dipersoalkan Kejaksaan Tinggi adalah terkait erfpacht seluas 18.000 meter persegi yang dijual Ferry Tanaya. Sementara sisanya adalah miliknya sebagaimana surat pelepasan petuanan Lilialy dan putusan Pengadilan Mahkamah Agung.

"Dengan demikian dia (Ferry Tanaya) sudah gunakan uang negara to. Terkecuali dia jual dia punya tanah boleh," sebutnya.

Terkait lahan yang dipersoalkan tersebut, Mukadar mengaku sudah beberapa kali pihak Asdatun Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri Namlea, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengecekan dan pengukuran.

"Jadi sesungguhnya erfpacht itu cuma 1,8 hektar lebih dari 4,8 hektar itu," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!