Sekilas Info

Praktisi Hukum Sebut Ada Propaganda Kejati Maluku di Perkara Fery Tanaya

satumalukuID/Istimewa Proyek pembangunan PLTMG 10 MV yang mandek di Namlea, Kabupaten Buru.

satumalukuID- Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG 10 MV di Namlea, Kabupaten Buru, dengan tersangka Ferry Tanaya kembali mendapat sorotan dari Praktisi Hukum.

Sorotan terkait penanganan hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku itu kali ini datang dari praktisi hukum lainnya yaitu Alvian Lekatompessy. Ia mengaku ada propaganda yang diduga dimainkan Kejati Maluku.

"Mencermati persoalan hukum yang dituduhkan kepada Fery Tanaya dalam proyek PLTMG 10 MW di Pulau Buru telah membuat banyak pihak kebingungan dan malah menjadi bahan tertawaan termasuk dirinya," kata Alvian, Senin (10/5/2021).

Dia mengatakan, Kejati Maluku telah memainkan propaganda melalui media masa secara berjilid sejak tahun 2017 – 2020. Bahwa terjadi korupsi (mark up) harga tanah, sudah terjawab saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon beberapa waktu lalu.

Alvian mengungkapkan berdasarkan fakta persidangan, ternyata harga ganti rugi tanah yang diterima Fery Tanaya sama dengan pemilik lahan lainnya, yaitu Rp.125.000 / M2. Bahkan Kejati Maluku sendiri turut serta dalam sosialisasi terhadap pemilik lahan lainnya agar dapat menerima harga ganti rugi yang telah ditetapkan yakni Rp.125.000 / M2 tersebut.

"Tapi kemudian pihak Kejati menyatakan ada dugaan mark up. Sungguh aneh," ujarnya.

Setelah dugaan mark up dirasa tidak mengena, Alvin menyebutkan, Kejati Maluku kembali menggunakan isu baru. Yaitu telah terjadi salah bayar.

"Bahwa seakan – akan tanah yang dibebaskan pihak PLN tersebut bukan milik Fery Tanaya tetapi milik pihak lain," katanya.

Tuduhan ini, lanjut Alvian, dipakai berdasarkan dokumen yang disita Kejati Maluku dari BPN Buru. Di mana terdapat Nomor Induk Bidang (NIB) yang adalah NIB lahan orang lain. Padahal sudah dijelaskan BPN Buru bahwa form yang dipakai saat pengukuran adalah form copy paste yang NIB-nya belum dihapus (ini hanya masalah teknis adminsitrasi).

"Yang semestinya tidak perlu dipermasalahkan karena sudah diklarifikasi juga oleh BPN dan ternyata skenario ini tidak mengena juga, karena saat peninjauan lokasi ternyata tanah yang dibebaskan PLN tersebut adalah milik Fery Tanaya," ungkapnya.

"Karena faktanya pihak BPN saat diminta PLN untuk melakukan pengukuran, saat itu PLN telah menempatkan patok pada lokasi yang dibebaskan yang adalah milik Fery Tanaya. Sedangkan lahan/tanah yang NIB-nya dipersoalkan tersebut letaknya jauh dari tanah milik Fery Tanaya yang dibebaskan PLN. Gagal lagi skenario kedua yang dipakai pihak Kejati Maluku," bebernya.

Setelah skenario kedua gagal, lanjut Alvian, muncul lagi isu baru yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Fery Tanaya. Sebab dia disangka telah menjual tanah milik negara.

Alvian mengungkapkan, Fery Tanaya membeli tanah tersebut dari ahli waris Zadrach Wacanno pada tahun 1985 melalui Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Namlea, sekaligus sebagai PPAT. Zadrach Wacanno sendiri membeli tanah tersebut dari Pemerintah Belanda pada tahun 1932 melalui Akta Nomor 19 tertanggal 9 April 1932.

Menurut Kepala Kejati (Kajati) Maluku Roro Zega, kata Alvian, bahwa hak erfpach tidak bisa dipindahtangankan baik kepada ahli waris atau pihak lain. Setelah pemegang hak meninggal maka selesai sudah hak atas tanah itu dan dikembalikan kepada negara.

"Ini entah Kajati menggunakan UU yang mana, jangan sampai dasar hukum yang dipakai ini hanya karena Fery Tanaya membeli dari ahli waris Zadrach Wacanno," ujarnya.

Dia menuding Kajati Maluku menggunakan jurus untuk memuluskan propagandanya dengan mengenyampingkan bukti yuridis milik Fery Tanaya. Seperti Akta Jual Beli, bukti penguasaan fisik sejak tahun 1985 (35 tahun), dan bukti – bukti pendukung lainnya.

"Kajati mengartikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sama dengan tanah milik negara / asset negara sehingga Kajati langsung merubah status tanah milik Fery menjadi tanah milik negara untuk memperkuat, alasannya bahwa Fery telah menjual tanah negara dan kemudian meminta pihak BPKP untuk menghitung kerugian negara yang menurut BPKP telah terjadi kerugian negara total lost. Memang luar biasa rapih cara kerja para sutradara di Kejati Maluku," ujarnya.

Alvian mengaku tidak ingin masuk ke substansi hukum yang lebih dalam. Tetapi yang harus dipahami, kata dia, negara memberikan kewenangan kepada institusi Pengadilan dan PTUN untuk membatalkan bukti yuridis yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu PPAT dan bukan kepada institusi Kejaksaan.

"Apalagi dibatalkan hanya dalam acara konfrensi pers saat menahan Fery Tanaya hanya Kajati lupa mengetok palu setelah selesai penjelasannya. Kajati secara sepihak langsung menyatakan bahwa AJB Fery Tanaya yang dibuat oleh PPAT batal secara hukum dan langusng menjadikan tanah kebun Fery Tanaya menjadi tanah milik negara / aset negara," cetusnya.

Sepengetahuan Alvian, tanah milik negara wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN atas nama Pemerintah Republik Indonedia cq instansi yang sudah tercatat sebagai aset negara.
"Namun yang terjadi dalam kasus korupsi PLTMG ini Kajati telah mengambil alih kewenangan institusi Pengadilan dan BPN atau mungkin Kajati telah membuat nomenklatur baru di Maluku yaitu Kejaksaan - Pengadilan - BPN," terangnya.

Alvian kembali menyinggung terkait pernyataan Kajati Maluku yang membatalkan AJB milik Fery Tanaya. Karena yang menjual adalah warisnya setelah pemilik meninggal maka ini harus diwaspadai dan dipertanyakan oleh seluruh masyarakat Maluku.

"Salah satu contoh yang saya ketahui dalam proses ganti rugi lahan untuk Proyek PLTMG 10 MW tersebut, saudara Said Bin Thalib juga menerima ganti rugi dengan harga yang sama dengan yang diterima Fery Tanaya, padahal tanahnya juga bekas erfpach yang dibeli leluhurnya jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1928," katanya.

Bahkan, kata dia, kepunyaan Said Bin Thalib justru diverifikasi oleh Jaksa Agus Sirait mewakili Kejati Maluku. Mereka juga terlibat dalam proses pembayaran.

"Saya khawatir masyarakat Maluku akan berkata bahwa kalau penerima ganti rugi bukan pengusaha Fery Tanaya maka Proyek PLTMG tersebut pasti sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Pulau Buru dan penderitaan masyarakat di Pulau Buru akibat kekurangan listrik sudah teratasi," sebutnya.

Ia berharap Kajati Maluku Rorogo Zega dapat menjelaskan secara terperinci dasar hukum yang dipakai terkait hak atas lahan bekas erfpach berakhir setelah pemilik meninggal dan sekaligus menjadi milik / aset negara.

"Hal ini maksudnya agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat Maluku. Saya khawatir masyarakat akan menjustifikasi bahwa ini yang disebut Pelanggaran hukum yang dilakukan penegak hukum dengan menggunakan hukum," pungkasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!