Sekilas Info

Hakim Diminta Pertimbangkan Objek Lahan PLTMG Namlea yang Sedang Diperdatakan

satumalukuID/Istimewa Suasana sidang perdana pembacaan dakwaan Ferry Tanaya, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Selasa (4/5/2021).

satumalukuID- Sidang dugaan korupsi penjualan lahan milik Negara untuk Pembangunan PLTMG 10 MV di Namlea, Kabupaten Buru tahun 2016, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Selasa (11/5/2021).

Sidang secara online dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, didampingi dua anggotanya.
Dalam ruangan sidang hanya terdapat majelis hakim dan Jaksa Kejati Maluku, Ahmad Atamimi. Sementara terdakwa Ferry Tanaya dan kuasa hukumnya K.R.H. Henry Yosodiningrat ikut dari balik layar virtual. Terdakwa Ferry berada di Rutan Klas IIA Ambon, sedangkan kuasa hukumnya di Jakarta.

Pada sidang eksepsi tersebut, kuasa hukum terdakwa meminta mejelis hakim untuk dapat mempertimbangkan objek perkara (Lahan) yang sedang diperdatakan di Pengadilan Negeri Namlea, Kabupaten Buru.

Sebelumnya jaksa menyebutkan terdakwa tidak berhak atas tanah, sehingga tidak berhak menerima ganti rugi sebesar Rp.6,081 miliar atas pembebasan lahan tersebut. Sehingga untuk menyatakan berhak atau tidaknya, baik atas tanah tersebut maupun menerima ganti rugi terhadap pembebasan lahan, haruslah di uji lebih dulu melalui jalur perdata.

"Dan saat ini, sedang berlangsung perdatanya di Pengadilan. Sehingga, hakim diminta harus lebih pertimbangkan hal tersebut," pinta pengacara Ferry Tanaya.

Baca juga; https://www.satumaluku.id/2021/05/04/sidang-perdana-korupsi-lahan-pltmg-namlea-dimulai-terduga-koruptor-ferry-tanaya-didampingi-ketua-granat/

Baca juga; https://www.satumaluku.id/2021/05/02/ini-kajian-kuasa-hukum-ferry-tanaya-tersangka-korupsi-pltmg-namlea-jelang-sidang-perdana/

Dia meminta Majelis Hakim merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1, yang menuliskan bahwa, apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

"Maka sekali lagi kami minta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal demikian. Karena tentu, sangat berkaitan dengan keadilan hukum. Keperdataan atas lahan itu masih sementara jalan," harapnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!