Sekilas Info

Gara-gara Bupati Jaringan Dukcapil SBB Diduga Diblokir Pemerintah Pusat

satumalukuID/Husen Toisuta Ilustrasi

satumalukuID- Dampak pencopotan sepihak Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Demianus Ahiyate, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri diduga geram. Mereka lalu memblokir jaringan pelayanan Dukcapil setempat pada Rabu (5/5/2021).

Kadis Dukcapil SBB, Demianus Ahiyate, dicopot Bupati SBB, M. Yasin Payapo, pada Selasa (4/5/2021). Ia diganti Pelaksana Tugas (Plt) Jems Kapuate. Padahal, pergantian Kadis Dukcapil hanya boleh terjadi atas seijin Kemendagri.

Kadis Dukcapil di SK-kan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan bukan oleh Bupati. Sehingga yang berhak melakukan pergantian hanya boleh dilakukan atau seijin Mendagri.

Pemblokiran jaringan pelayanan masyarakat di Dinas Dukcapil SBB oleh Kemendagri yang dipimpin Menteri Tito Karnavian ini diketahui tadi sejak pukul 07.00 WIT.

Belum diketahui pasti kapan pemblokiran akan dicabut kembali. Pastinya, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan sebagainya sementara ini ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

"Tadi dari Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil menelpon saya, dan mengatakan bahwa mulai hari ini pukul 07.00 WIT, jaringan pelayanan di Disdukcapil SBB resmi diblokir," kata Demianus Ahiyate melalui selulernya.

Demianus mengaku pemblokiran jaringan pelayanan pada dinas Dukcapil diakibatkan perbuatan sepihak yang dilakukan Bupati. Ia berani memberhentikan Kadis Dukcapil yang di SK-kan Mendagri, dan menggantikannya menggunakan SK Bupati, meski sebatas Plt.

"Orang dari Dirjen Dukcapil mengatakan sesuai aturan SK Bupati tidak bisa memberhentikan Kadis Dukcapil yang di SK-kan Mendagri. Makanya mereka blokir jaringan pelayanan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ungkap dia.

Jaringan pelayanan masyarakat yang diblokir ini, kata Demianus, hanya bisa dicabut oleh Dirjen Dukcapil. Kapan mulai diaktifkan lagi, jika surat teguran dari Mendagri sudah diberikan kepada Bupati.

"Saat ini sudah tidak bisa lagi urus KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta nikah dan lain-lain, karena jaringan sudah diblokir. Saya ingin tegaskan sesuai aturan yang berlaku, Saya masih tetap Kepala Dinas Dukcapil, karena SK Saya resmi dari Mendagri, dan hanya Mendagri yang bisa batalkan atau berhentikan Saya melalui SK-nya," tegasnya.

Lantas mengapa Bupati SBB menggantikan Kadis Dukcapil tanpa alasan yang jelas dan tak diketahui Mendagri, hingga saat ini belum diketahui. Bahkan, Demianus Ahiyate sendiri merasa kaget setelah mendapat kabar kalau dirinya sudah diganti Bupati.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!