Sekilas Info

Sidang Perdana Korupsi Lahan PLTMG Namlea Dimulai, Terduga Koruptor Ferry Tanaya Didampingi Ketua Granat

satumalukuID/Istimewa Suasana sidang perdana pembacaan dakwaan Ferry Tanaya, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Selasa (4/5/2021).

satumalukuID- Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) 10 MV di Namlea, Kabupaten Buru, akhirnya dimulai.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon, di Kota Ambon, Selasa (4/5/2021).

Dalam persidangan itu, tampak suasana berbeda terlihat. Terdakwa Ferry Tanaya yang biasanya didampingi tiga pengacaranya yaitu Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy, dan Henry Lusikooy, kini ditempati pengacara lain. Adalah Penasehat Hukum dari Jakarta, yaitu K.R.H. Henry Yosodiningrat.

Pengacara Henry Yosodiningrat sendiri yang dipakai terduga koruptor Ferry Tanaya untuk membelanya ini, juga merupakan pendiri dan ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, yang didampingi dua anggotanya ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ahmad Atamimi, membacakan dakwaan terdakwa Ferry Tanaya.

Terdakwa diduga melakukan penjualan lahan milik Negara yang berlokasi di Desa Sawa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru tahun 2016 kepada pihak PT PLN Unit Induk Pembangunan Wilayah Maluku. Penjualan lahan oleh terdakwa bertujuan untuk membangun PLTMG, proyek strategis nasional.

JPU Ahmad dalam dakwaanya menyebutkan, Ferry Tanaya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 54 ke-1 KHUPidana. Di mana, lahan yang dijual Ferry seluas 48.645 meter persegi tidak memiliki hak menerima ganti rugi. Mengingat statusnya adalah tanah Erfpacht dengan pemegang hak almarhum Zadrach Wakano yang meninggal pada tahun 1981.

Selanjutnya, di tahun 1985 dibuat transaksi oleh ahli waris dari Zadrach Wakano kepada Ferry Tanaya. Padahal, ketentuan Undang-undang tanah Erfpacht tidak bisa dipindahtangankan baik kepada ahli waris atau pihak lain. Setelah pemegang hak meninggal maka selesai sudah hak atas tanah itu, yang kemudian dikembalikan ke negera. Karena yang berhak mengkonversi tanah tersebut hanya pemegang hak, dan tidak bisa dikonversi oleh orang lain.

Faktanya, terdakwa Ferry Tanaya justru menerima ganti rugi dari pihak PLN. Akibat dari perbuatan itu, ia diduga telah merugikan keuangan Negara senilai Rp.6.081 miliar, sesuai hasil audit Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku.

Setelah pembacaan dakwaan oleh JPU, majelis hakim memberikan kesempatan untuk pihak terdakwa menanggapi dakwaan JPU.

Henry Yosodiningrat, Penasehat Hukum terdakwa Ferry tersebut mengaku di hadapan majelis hakim bahwa pihaknya keberatan atau menolak dakwaan jaksa.

"Majelis yang mulia, kita akan ajukan eksepsi (keberatan)," tegas Henry.

Ketua Mejelis Hakim kemudian menunda sidang hingga Selasa pekan depan (11/5/21). Agendanya yaitu pembacaan eksepsi oleh terdakwa.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!