Sekilas Info

Korupsi Dana BOS Dari Tahun 2015 Kepala SMK 3 Maluku Tengah Dihukum Penjara 7 Tahun

satumalukuID/Husen Toisuta Gedung Pengadilan Negeri Ambon.

satumalukuID- Rahman Lajai, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Maluku Tengah (Malteng) ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia divonis majelis hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tempatnya bekerja. Aksi kejahatan itu sudah berlangsung sejak tahun 2015 sampai 2019.

Melalui sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Senin (3/5/2021), Rahman dijatuhi hukuman pidana penjara selama tujuh (7) tahun. Ia terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terbukti dalam dakwaan primer atau dakwaan ke satu. Serta menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama tujuh tahun penjara," ungkap ketua majelis hakim, Pasti Tarigan yang didampingi dua anggotanya.

Saat berlangsungnya sidang secara offline dan online itu, terdakwa didampingi kuasa hukumnya Yunan Takaendengan. Sementara di meja sebelah, ada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Eko Nugroho.

Selain pidana kurungan badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.200 juta, subsider 3 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.624.739.200, subsider 1 tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Cabang Kejari Ambon di Banda Neira. Mereka juga menuntut terdakwa dipenjara selama 7 tahun penjara dikurangi massa tahanan.

Yang meringankan terdakwa adalah berlaku sopan selama persidangan. Ia juga mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sementara yang memberatkan, terdakwa sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) tidak patuh terhadap Undang-Undang sehingga melakukan korupsi dana BOS. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp.600 juta lebih.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi, dalam berkas dakwaannya menyebut, pada tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah mengucurkan Dana BOS miliaran rupiah untuk SMK 3 Malteng di Banda Neira.

Namun, fakta di lapangan, terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS. Melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum.

Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat markup, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.

Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku sebesar Rp 600 juta lebih.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!