Sekilas Info

Ini Kajian Kuasa Hukum Ferry Tanaya Tersangka Korupsi PLTMG Namlea Jelang Sidang Perdana

satumalukuID/Istimewa Henry S. Lusikooy (Kanan), Kuasa Hukum tampak mendampingi kliennya Ferry Tanaya, Tersangka korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG 10 MV Namlea saat ditahan penyidik Kejati Maluku di Rutan Ambon.

satumalukuID- Menjelang sidang perdana Ferry Tanaya, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG 10 MV di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kuasa hukum Henry S. Lusikooy angkat bicara memberikan kajian hukum membela kliennya tersebut.

Menurut Henry, kliennya Ferry Tanaya yang ditetapkan tersangka dan ditahan sejak 26 April 2021 lalu, sudah menjadi opini publik. Hampir empat tahun masyarakat khususnya kota Ambon dipertontonkan dengan sebuah "kediktatoran tersulubung dan over kriminaliasi oleh oknum penegak hukum Kejati Maluku."

"Saya yakin masyarakat Maluku sudah tau bahwa yang mereka tonton selama ini adalah sebuah komedi yang aktor - aktornya adalah badut – badut bertopeng penegak hukum. Saya membuat kajian ini juga sebagai catatan sejarah penegakan hukum yang sangat mengerikan bagi masyarakat yang mendambakan proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh para penegak hukum yang berperi kemanusiaan serta sedikit mempunyai rasa takut akan Tuhan," tegasnya dalam siaran pers yang diterima satumaluku.id, Minggu (2/5/2021).

Henry mengaku, penyidik Kejati Maluku dalam menjalankan tugasnya menangani perkara tahun 2016 silam itu telah mengubah, memaksa suatu perbuatan yang bukan pidana menjadi perbuatan pidana. Di mana, penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam proses penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Mereka telah menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dan Hukum Acara Pidana serta segala bentuk aturan lain.

"Untuk memenuhi unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No.31 th 1999 beserta perubahannya. Penyidik telah mengkriminalisasi aturan guna memenuhi unsur tersebut, antara merekayasa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara," sebutnya.

Bahwa rekayasa yang dimaksudkan, kata dia, karena tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana digaris bawahi tersebut, dikriminalisasikan dengan mengubah maknanya menjadi Tanah Milik Negara. Padahal arti sebenarnya dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah bukan Tanah Milik Negara sebagaimana yang direkayasa tersebut, melainkan arti sebenarnya yaitu tanah yang belum dilekati hak atau disebut Tanah Negara.

"Dasar hukum kebenarannya adalah Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," ungkapnya.

Baca juga;  https://www.satumaluku.id/2021/04/26/kejaksaan-negeri-buru-tahan-dua-tersangka-kasus-korupsi-pengadaan-lahan-pembangunan-pltmg-di-namlea/

Ia menjelaskan, kata dikuasai oleh Negara bukanlah dimiliki oleh negara, sebagaimana Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, dalam Penjelasan umum Angka Romawi II bagian (2) dijelaskan bahwa bahwa dikuasai dalam pasal tersebut bukanlah berarti dimiliki.

Henry mengaku penyidik merekayasa bahwa Fery Tanaya tidak berhak menerima ganti rugi karena tanah tersebut adalah tanah Aset milik Negara. Padahal secara fakta tanah tersebut belum menjadi aset karena belum tercatat sebagai aset milik negara. Di mana belum pernah ada sertifikat hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI, Pemerintah Daerah maupun BUMN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

"Merekayasa bahwa Fery Tanaya tidak berhak menerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena tanah tersebut bukan milik Fery Tanaya melainkan milik Negara. Ini kebohongan besar yang dibuat-buat penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, karena kebenarannya secara hukum adalah Fery Tanaya berhak menerima ganti rugi, sesuai UU RI Nomor 2 Tahun 2012, Perpres RI Nomor 71 tahun 2012, Nomor 40 Tahun 2014, Nomor 99 Tahun 2014, Nomor 71 tahun 2012, Nomor 30 Tahun 2015, dan Perpres RI Nomor 148 Tahun 2015, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, Nomor 6 Tahun 2015, dan Nomor 22 Tahun 2015," sebutnya.

Pasal-Pasal paling jelas yang mengakomodir Fery Tanaya berhak menerima pembayaran ganti rugi, lanjut dia adalah Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yaitu Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 26.

"Penyidik menolak fakta hukum bahwa Ferry Tanaya telah menguasai tanah selama 30 Tahun sehingga memiliki hak atas objek tanah sebagaimana di atur pada Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1965 KUHPerdata, Pasal 1967 KUHPerdata, Pasal 24 ayat (2) PP RI No.24 Th 1997," katanya.

Lebih lanjut disampaikan, penyidik menjadikan Ferry Tanaya, kliennya tersebut yang merupakan seorang swasta sebagai tersangka Korupsi, padahal yang bersangkutan bukanlah petugas Negara yang memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukan sebagaimana unsur Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 beserta perubahannya.

Bahkan, lanjut dia, Fery Tanaya disangkakan dengan Pasal 55 KUHPidana karena turut membantu. Sementara subjek penanggung jawab perkara pokok yaitu PLN, tidak bersalah. Sehingga kriminalisasi yang dilakukan penyidik sudah terlalu kontras karena pelaku perkara pokok dalam hal ini PLN tidak terbukti melakukan kejahatan Korupsi dalam pembayaran kepada Fery Tanaya.

"Akan tetapi Fery Tanaya disangkakan membantu kejahatan Korupsi. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang dibantu kejahatannya oleh Fery Tanaya?," tanya Henry.

Menurutnya, pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, bukanlah Fery Tanaya seorang, melainkan banyak subjek penerima. Bahkan ada penerima yang status tanahnya masih hak kolonial.

"Penyidik memakai sistem tebang pilih, karena Fery Tanaya seorang pengusaha sehingga yang bersangkutan ingin ditebang sebagaimana pasal 18 (1), (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang disangkakan penyidik kepadanya," ujarnya.

Kejanggalan lainnya yakni penyidik meminta pihak BPKP Provinsi Maluku melakukan audit kerugian keuangan Negara. Padahal penyidik kejaksaan sama sekali belum memperoleh bukti sertifikat atau data aset negara yang menyatakan tanah tersebut milik negara.
"Bahkan hingga saat ini sengketa kepemilikan tanah masih sementara bergulir secara keperdataan di Pengadilan Negeri Namlea," sebutnya.

Selain itu, tempat dan waktu pembayaran ganti rugi tanah kepada Fery Tanaya di tahun 2016, namun penyidik melakukan penilaian hak atas tanah itu hanya sebatas tahun 1979. Mereka mengabaikan peraturan-peraturan tambahan, peraturan perubahan dan peraturan-peraturan pertanahan lain yang telah berkembang sejak tahun 1979 hingga tahun 2016. Di mana ada aturan hukum perdata maupun hukum pertanahan yang mengatur tentang penguasaan tanah secara fisik selama 20 tahun dan 30 tahun yang menguntungkan bagi Fery Tanaya.

"Penyidik merekayasa adanya kerugian negara karena penyidik menilai pihak PLN seharusnya tidak perlu membayar untuk memakai tanah tersebut karena dinilai tanah tersebut adalah milik Negara, di mana penyidik mengesampingkan aturan perolehan tanah negara menjadi tanah milik negara yaitu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (2)," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!