Sekilas Info

Tersangka Korupsi Anggaran Pembangunan USB SMA Negeri 2 Malteng Tunggu Audit BPKP

satumalukuID/Istimewa

satumalukuID- Siapa tersangka dibalik kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), belum ditetapkan.

Tim penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Malteng mengaku masih menunggu hasil audit kerugian negara dari auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKPP) Provinsi Maluku.

"Belum penetapan, kita masih tunggu hasil audit dari BPKP Maluku, sebab tim auditor baru saja selesai melakukan audit terhadap perkara ini," kata Kepala Cabang Kejari Malteng di Wahai, Berti Tanate, Kamis (29/4/2021).

Berti mengaku, audit kerugian negara kini sedang dilakukan tim auditor BPKP Maluku, setelah dua pekan lalu mendatangi lokasi pembangunan sekolah tersebut. Tim auditor juga telah meminta klarifikasi terhadap kurang lebih 20 orang saksi.

"Ada 20 orang saksi yang diklarifikasi keterangan di BAP. Hal ini dilakukan untuk kepentingan audit dalam kasus ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara, Kabupaten Malteng bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp.2,6 miliar.

Kasus dugaan korupsi tersebut ditingkatkan ke penyidikan setelah tim penyidik mengantongi sejumlah bukti permulaan yang cukup.

Peningkatan status perkara tersebut dilakukan melalui ekspos kasus yang digelar tim penyidik di Kantor Kejari Malteng, Senin (30/3/2020).

Sejak proses awal pencairan DAK, penyalahgunaan wewenang diduga sudah dilakukan kepala sekolah. Uang yang harusnya ditangani bendahara sekolah, disimpan dan dikuasai sendiri oleh Kepala Sekolah. Semua kebutuhan proyek dibelanjakan oleh yang bersangkutan.

Berti Tanate menyebutkan, proyek pembangunan USB tersebut bersifat swakelola. Anggaran tersebut harus dipakai habis. Jika tidak, maka harus dikembalikan ke kas Negara. Sayangnya, itu tidak dilakukan Kepala Sekolah. Bahkan, tim penyidik juga menemukan sejumlah item pembangunan USB yang diduga fiktif.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara kerugian negara yang dilakukan penyidik, penyalahgunaan anggaran dalam proyek tersebut telah merugikan negara sebesar Rp.895 juta.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!