Sekilas Info

Penasehat Hukum Tersangka Ferry Tanaya Bantah Pernyataan Kajati Maluku Soal Erfpacht

satumalukuID/Istimewa Tersangka Korupsi Lahan PLTMG Namlea, Ferry Tanaya (baju rompi oranye) tampak berjalan menuju mobil tahanan Kejati Maluku dalam proses tahap II di Kantor Kejati Maluku, Kota Ambon, Senin (26/4/2021)

satumalukuID- Ferry Tanaya, tersangka kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) 10 MV di Dusun Jiku Merasa, Desa Namlea, Kabupaten Buru tahun 2016, akhirnya resmi di tahan jaksa, Senin (26/4/2021).

Pengusaha Kayu itu tidak sendiri di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIA Ambon, sejak sore tadi. Ia bersama rekannya Abdul Gafur Laitupa, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Namlea.

Dua tersangka kasus korupsi yang diperkarakan sejak tahun 2018 silam ini resmi dijerumuskan ke dalam bui, setelah melalui proses tahap II, atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Proses tahap II sendiri langsung dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega. Dalam keterangan persnya, Orang nomor 1 Korps Adyaksa Maluku ini menyebutkan kalau tanah Erfpacht tidak dapat diwariskan.

Pernyataan Kajati tersebut dinilai sangat menyesatkan dan tidak ada landasan hukum yang jelas. Hal itu disoroti penasehat hukum Ferry Tanaya, yakni Henri Lusikooy.

Baca juga;  https://www.satumaluku.id/2021/04/26/kejaksaan-negeri-buru-tahan-dua-tersangka-kasus-korupsi-pengadaan-lahan-pembangunan-pltmg-di-namlea/

"Tidak ada undang-undang manapun yang menyatakan tanah hak barat atau Erfpacht tidak bisa diwariskan. Kalau ada silahkan Kejati tunjukkan undang-undangnya. Ini kan hanya tafsiran yang tidak ada landasan hukum dan penyataan ini menyesatkan," tegas Henri.

Selain itu, pernyataan Kajati terkait tidak adanya sengketa milik, tapi yang ada hanyalah sebaliknya yakni pidana korupsi, juga ditanggapi Henri.

"Kajati kan mengaku sebagai tergugat II dalam gugatan yang sementara berjalan di pengadilan Namlea. Nah, di satu sisi Kajati mengatakan kasus lebih ke perbuatan tindak pidana korupsi bukan sengketa milik, kalau bukan sengketa milik terus kenapa Ferry Tanaya ditetapkan tersangka? Kan objek perkara saat ini adalah lahan yang prosesnya sementara berproses di pengadilan Namlea," jelasnya.

Bahkan, Henri mengaku kliennya dikriminalisasi. Sebab, analisa yang dibuat Kejati Maluku tidak didasari aturan hukum, apalagi Kajati mengklaim tanah tersebut saat ini merupakan tanah milik negara.

"Tanah negara adalah tanah yang belum dilekati hak, lalu tanah-tanah hak barat yang tidak di konversi dikuasai negara bukan dimiliki negara yang dalam hal ini adalah pihak Pertanahan, karena mengacu undang-undang agraria, di sini kalau status ahliwaris memenuhi syarat maka hak itu bisa saja diberikan," sebutnya.

Bila mengacu pada pasal 81 KUHPidana, tambah Henri, maka telah jelas menyebutkan bahwa penundaan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa.

Pasal tersebut, kata dia, berkaitan dengan sengketa perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Namlea, Kabupaten Buru, saat ini.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!