Sekilas Info

Jaksa Ambil Alih Kasus Dugaan Ilegal Loging di Sabuai, Targetnya 30 Hari

satumalukuID/Husen Toisuta Kajati Maluku Rorogo Zega.

satumalukuID- Kasus dugaan ilegal loging di Negeri Sabuai, Kecamatan Pamatang Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), akhirnya diambil alih oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT.

Kasus itu sebelumnya ditangani penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Maluku.

Sejak tahun 2019 lalu, kasus yang sudah menjerat Direktur CV Sumber Berkat Mandiri (SBM), Imanuel Qudaresman, sebagai tersangka, hingga saat ini tak kunjung tiba di "meja hijau."

"Iya, penyidikan tambahan perkara kehutanan oleh Kejari SBT selama 30 hari, sampai dengan tanggal 14 Mei 2021," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega, kepada wartawa di Ambon, Selasa (27/4/21).

Penyidikan lanjutan, sebut Rorogo, dilakukan untuk melengkapi dan meluruskan jawaban terkait kasus yang sampai ini belum juga tuntas.

"Waktunya 20 hari ditambahkan atau diperpanjang 30 hari. Saat ini penyidikan sementara jalan dan kami berharap secepatnya (selesai)," harapnya.

Untuk diketahui, masyarakat Sabuai mulai geram dengan kasus dugaan ilegal loging di sana yang tak kunjung tuntas.

Merasa dirugikan dengan belum adanya kejelasan hukum, warga lalu menyurati Dinas LHK Maluku menanyakan status kasus itu.

Sayangnya, pil pahit juga dirasakan setelah respon balik dari surat yang dilayangkan tidak diterima. Alhasil mereka kembali menyurati Kementerian Lingkungan Hidup RI.

"Saya akan menyurati Kementrian Kehutanan untuk melapor kasus ini," kata kuasa hukum masyarakat Sabuai, Justin Tuny.

Sebelumnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Maluku Papua, Kementerian LHK, menetapkan Komisaris PT SBM, Imanuel Qudaresman sebagai tersangka illegal logging, Rabu (18/3/2020). Dia ditahan di Rumah Tahanan Polda Maluku.

Barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit alat berat loader merek Komatsu, 2 unit bulldozer merek Caterpillar, dan 25 batang kayu bulat gelondongan dengan berbagai jenis dan ukuran. Kayu gelondongan itu diduga hasil dari illegal logging CV. SBM di Desa Sabuai.

Penangkapan Imanuel Qudaresman, berawal dari berita 26 warga yang diamankan, 2 diantaranya dijadikan tersangka oleh polisi saat melindungi hutan mereka.

"Sebetulnya itu adalah impact akibat dari terjadinya perambahan hutan di petuanan Negeri Sabuai. Itu merupakan rangkaian dan akarnya tidak dicari. Sehingga persoalan ini sampai ke Komnas HAM dan Ombudsman, sehingga Kementerian tahu dan meminta untuk diselidiki dan kita turunkan tim intelejen selama lima hari untuk under cover," kata Yosep Nong, Kepala Seksi Wilayah II Ambon, Balai Gakkum Maluku Papua.

Dari hasil penyelidikan, Yosep mengakui ternyata perusahaan mendapat ijin untuk IPK perkebunan Pala dari 2018 atas nama Gubernur, namun hingga saat ini tidak ditanam.

Perusahan ini juga memanfaatkan kayu diluar area IPK, sehingga sudah masuk ke HPT, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Sebanyak 50 batang kayu gelondongan antara ukuran panjang 15 meter diameter 40-50 Cm dengan alat berat kata dia, sudah diamankan.

Diakuinya, tim yang terdiri dari 20 orang telah diturunkan untuk lakukan operasi tanggal 4 Maret 2020. Imanuel juga adalah orang berpengaruh, sehingga pihaknya cukup kewalahan.

Beberapa instansi dan DPRD bahkan sdah turun dan lakukan paripurna, tapi tidak ada tindaklanjut. Bahkan dari hasil paripurna di DPRD Provinsi, rekomendasinya IPK akan diperpanjang. Padahal IPK hanya bisa diperpanjang satu kali saja.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 12 Huruf k Jo. Pasal 87 Ayat 1 Huruf 1 dan/atau Pasal 19 Huruf a Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!