Sekilas Info

Gubernur Maluku Tiadakan Mudik Lebaran Idul Fitri 1442 H, Ini 20 Poin Larangannya

satumalukuID/Husen Toisuta Jubir Satgas Penanganan Covid-19, dr. Adonia Rerung, saat memberikan keterangan pers di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (26/4/2021).

satumalukuID- Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451-52 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selama bulan suci Ramadan 1442 H, di Provinsi Maluku.

Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut, menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, dan Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 tanggal 7 April 2021, tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung, mengaku terdapat 20 poin yang diatur dalam surat edaran tersebut. Ini menindaklanjuti surat edaran Menhub dan Kepala BNPB. Sehingga Pemerintah Daerah Maluku mengeluarkan pengaturan pembatasan mobilitas masyarakat, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

"Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 H," kata dr. Adonia kepada wartawan di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (26/4/2021).

Dalam surat edaran tersebut, lanjut Adonia, menyebutkan, mudik untuk sementara ditiadakan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara lintas kabupaten/kota/provinsi/negara.

Perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kata Adonia, wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM), sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan; bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota POLRI melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan
basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta, lanjut Doni, sapaan dr. Adonia itu, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Untuk pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku
perjalanan.

Untuk poin keempat, lanjut Doni, SIKM memiliki ketentuan berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas, pelaku perjalanan dari luar Provinsi Maluku baik melalui laut dan/atau udara wajib memiliki SIKM.

Selain itu, pelaku perjalanan dari dalam Provinsi Maluku ke luar Provinsi Maluku baik melalui laut atau udara wajib memiliki SIKM yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota asal, dan kewajiban memiliki SIKM tidak berlaku bagi pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan dalam Provinsi Maluku.

Doni menyampaikan, untuk posko Satgas Covid-19 Provinsi Maluku kembali difungsikan, baik di Bandar Udara Pattimura, Pelabuhan Yos Sudarso, dan Pelabuhan Slamet Riyadi, sesuai SOP yang ditetapkan selama pemberlakuan Surat Edaran ini.

"Posko-posko Covid-19 Kabupaten/Kota maupun Desa/Kelurahan, tetap beroperasi menjalankan fungsinya selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 H," sebutnya.

Sementara untuk poin tujuh, kata Doni, mengatur tentang seluruh masyarakat dihimbau untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara virtual, dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.

Sedangkan poin delapan mengatur mengenai sarana transportasi laut khusus penumpang, dilarang beroperasi mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Kecuali, kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan, pergantian awak kapal, kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi. Namun dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.

Pengecualian lainnya adalah kapal penumpang yang melayani transportasi antar pulau, khusus bagi TNI, POLRI, ASN, dan tenaga medis yang melaksanakan tugas, kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan, dan kapal penumpang dapat beroperasi untuk mengangkut barang logistik
yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensi lainnya.

"Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia," katanya.

Untuk sarana transportasi udara khusus penumpang, tambah dia, dilarang beroperasi mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Kecuali, operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat. Operasional angkutan kargo, dan operasional angkutan udara perintis operasional lainnya.

Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/kota di Provinsi Maluku, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, kata Doni, tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ia mengaku, ketentuan masa waktu pemberlakuan hasil tes rapid tersebut tidak berlaku bagi pelaku perjalanan yang menggunakan kapal PELNI dengan rute melintasi beberapa provinsi.

"Apabila tes acak bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka duabelas menunjukkan hasil positif, maka pelaku perjalanan tersebut dirujuk ke tempat isolasi yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota atas biaya sendiri," katanya.

Bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan. Dan enambelas, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota dan instansi terkait bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu, serta melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum.

TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah, kata dia, berhak menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

"TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 maupun surat izin perjalanan/SIKM untuk kepentingan nonmudik yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan," tandasnya.

Penulis: Husen Toisuta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!